Ambon.malukubarunews.com – Pemerintah Kota Ambon menyatakan dukungan penuh terhadap keinginan Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Ambon untuk menjadi tuan rumah Muktamar ke-8 ISMI pada 2026. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di sela-sela pelaksanaan Muktamar ke-7 yang saat ini masih berlangsung
“Sebagai Wali Kota, saya memberikan dukungan kepada ISMI Kota Ambon untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muktamar ke-8 di tahun 2026,” ungkap Wali Kota, Bodewin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kota memandang penyelenggaraan kegiatan nasional sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, kedatangan ribuan peserta dan undangan akan memberi dampak signifikan terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan destinasi wisata di Kota Ambon.
“Bagi Pemerintah Kota, semakin banyak kegiatan berskala nasional dilakukan di Kota Ambon, semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika 1.500 orang datang, dampaknya pasti terasa bagi seluruh pelaku ekonomi kota,” ujar Bodewin.
Selain aspek ekonomi, Wali Kota juga memastikan bahwa Ambon telah memiliki kesiapan infrastruktur dasar untuk menyelenggarakan event nasional. Pemerintah Kota Ambon, katanya, akan berkontribusi penuh untuk mendukung kelancaran muktamar dan memenuhi standar penyelenggaraan yang diperlukan.
“Kami memastikan Kota Ambon siap untuk menyelenggarakan event-event berskala nasional, termasuk Muktamar ke-8 ISMI nanti,” tutur Bodewin.
Di sisi lain, Wali Kota juga angkat suara terkait imbauan pembatasan izin keramaian pascabentrokan yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan kota.
“Demi menjaga kondusivitas pascabentrokan, kami menyarankan agar izin pesta atau keramaian ditunda jika berpotensi mengancam ketertiban. Kepolisian tentu memiliki indikator untuk itu dan kami berharap mereka selektif,” jelas Bodewin.
Mengenai rencana pembangunan pos keamanan permanen di Batu Merah, Wali Kota mengungkapkan bahwa proses koordinasi telah berjalan baik bersama Pemerintah Negeri Batu Merah. Namun, pembangunan masih tertahan karena adanya gugatan terkait tanah yang telah bersertifikat.
“Pembangunan pos sudah siap, tapi ada pihak yang menggugat tanah tersebut. Kami berharap hal ini dapat dibicarakan dengan baik melalui Pemerintah Negeri Batu Merah agar pembangunan bisa segera dilakukan,” ungkap Bodewin.
Terkait proses administrasi pelantikan tujuh pejabat yang masih kosong, Wali Kota memastikan bahwa berkas telah dikirimkan dan sementara menunggu tindak lanjut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia berharap pelantikan dapat dilakukan dalam waktu dekat.
“Sementara masih dalam proses di BKN. Kita harapkan pada bulan Desember ini sudah bisa dilakukan pelantikan,” terang Bodewin.
Sementara itu, mengenai sejumlah negeri yang hingga kini belum memiliki raja, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh proses berada sepenuhnya di tangan Badan Saniri Negeri masing-masing. Pemerintah kota, ujarnya, hanya bertugas memfasilitasi dan menunggu usulan dari pihak adat.
“Untuk soal raja, semuanya tergantung Badan Saniri Negeri. Pemerintah sudah fasilitasi, tapi kalau mereka belum sepakat, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” tegas Bodewin.
Ia memberi contoh kasus di Negeri Rumah Tiga, di mana meski telah ada keputusan pengadilan yang inkrah, Badan Saniri belum mencapai kesepakatan untuk mengusulkan calon raja.
“Kami sudah lakukan semua upaya, sisanya kembali kepada pemangku adat. Kalau mereka mau cepat, kami siap cepat. Kalau lambat, kami juga siap lambat,” tegas Bodewin.(MB-*)
About the Author
