Piru. Malukubarunews.com – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) secara resmi memulai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan menggelar Forum Konsultasi Publik, Jumat, 19 September 2025, bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati SBB. Forum ini dibuka oleh Wakil Bupati SBB, Selfinus Kainama, yang menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama lima tahun mendatang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme formal penyusunan RPJMD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017. Forum ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, akademisi, serta perwakilan pemuda dan perempuan.
“RPJMD harus disusun secara inklusif dan partisipatif. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan lima tahun ke depan berpihak pada rakyat, menjawab tantangan, dan mampu mewujudkan keadilan serta pemerataan,” kata Wakil Bupati SBB, Selfinus Kainama.
Ia menyampaikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah tidak hanya menjadi domain pemerintah, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar arah kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil warga di lapangan.
“Tidak boleh ada wilayah atau kelompok masyarakat yang tertinggal. Pemerataan pembangunan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah ke depan,” lanjut Kainama dengan nada tegas.
Forum ini bertujuan untuk menghimpun masukan konstruktif dari masyarakat dan stakeholders sebagai landasan dalam menyempurnakan dokumen Rancangan Awal RPJMD. Masukan tersebut akan diolah menjadi rancangan akhir yang nantinya dibahas bersama DPRD dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Kepala Bappeda Kabupaten SBB dalam laporannya menyebutkan bahwa RPJMD 2025–2029 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pelestarian lingkungan hidup sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.
“Forum ini bukan sekadar formalitas, tapi merupakan refleksi dari pendekatan demokratis dalam merancang masa depan SBB,” kata Kepala Bappeda SBB, Rudi Laturette, dalam pemaparannya.
Para peserta forum memberikan sejumlah masukan, seperti pentingnya akses pendidikan di daerah terpencil, perbaikan jalan penghubung antar-kecamatan, hingga peningkatan layanan kesehatan di wilayah pesisir dan pegunungan. Semua aspirasi ini dicatat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program prioritas.
Menurut tokoh masyarakat asal Kecamatan Taniwel, upaya menyusun RPJMD secara partisipatif menjadi langkah penting agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota kabupaten.
“Kami harap pemerintah serius mendengar dan menindaklanjuti apa yang kami sampaikan. Banyak desa di pegunungan yang belum tersentuh pembangunan secara maksimal,” kata tokoh masyarakat, Elias Pesireron.
Dengan dimulainya tahapan ini, Pemerintah Kabupaten SBB menegaskan visinya untuk mendorong pertumbuhan daerah yang adil, menyeluruh, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.(MB-Leo)
