Ambon.Malukubarunews.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menetapkan arah politik lima tahun ke depan dengan tema besar “Kedaulatan Maritim Maluku: Jalan Kerakyatan Menuju Keadilan Sosial.” Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD, Benhur Watubun, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPD Maluku Karang panjang Kota Ambon pada Senin, 3 November 2025.
Konferensi pers tersebut dipandu oleh Sekretaris DPD, Nengsi Purmiasa, yang membuka jalannya diskusi dengan memperkenalkan jajaran pengurus baru hasil keputusan Konferensi Daerah ke-6 PDI Perjuangan Maluku.
“Kita ingin mendengar arahan langsung dari Ketua DPD mengenai garis besar langkah politik PDI Perjuangan di Maluku pasca konferda ini,” ujar Nengsi dalam sambutannya.
Dalam kesempatan itu, Benhur Watubun memperkenalkan struktur kepengurusan baru DPD PDI Perjuangan Maluku, mulai dari sekretaris, bendahara, hingga para wakil ketua bidang yang mencakup ideologi, kaderisasi, pemerintahan, ekonomi, hukum, dan kebijakan publik.
“Struktur ini mencerminkan komitmen partai untuk memperkuat soliditas dan memperluas ruang gerak politik di seluruh kabupaten dan kota di Maluku.” Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Watubun.
Watubun menegaskan bahwa seluruh kebijakan politik dan program kerja PDI Perjuangan Maluku akan berorientasi pada pembangunan maritim yang berkeadilan. Ia menilai selama ini paradigma pembangunan di Indonesia masih bersifat kontinental dan belum menyentuh karakteristik wilayah kepulauan.
“Kesalahan pembangunan nasional adalah karena kita berpikir secara kontinental. Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia, dan Maluku adalah jantung maritimnya. Karena itu, kita harus membangun dari laut, bukan dari darat. tegas Benhur Watubun.
Dengan wilayah laut mencapai 93 persen, menurut Watubun, Maluku memiliki potensi besar untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis kelautan. Ia menambahkan bahwa program pembangunan lima tahun ke depan harus menyentuh sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan pendekatan maritim.
Watubun menekankan bahwa visi besar PDI Perjuangan Maluku bukan sekadar jargon politik, melainkan strategi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.
“Mari kita mulai membangun Maluku dari laut. Pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur harus terintegrasi dengan konsep kedaulatan maritim agar rakyat di pulau-pulau kecil dapat menikmati kesejahteraan yang sama.”Watubun.
Ia mencontohkan, sistem pelayanan kesehatan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) perlu disesuaikan dengan kondisi geografis maritim. Pemerintah daerah, kata Watubun, harus mampu menciptakan layanan kesehatan bergerak yang bisa menjangkau pulau-pulau kecil.
Selain arah kebijakan pembangunan, Benhur Watubun juga menjelaskan dinamika regenerasi kepemimpinan di tubuh partai. Ia menegaskan bahwa perubahan struktur kepengurusan bukan karena faktor pribadi, melainkan murni kebutuhan organisasi untuk menyegarkan mesin partai.
“.Pergantian di tingkat DPC bukan soal suka atau tidak suka. Ini adalah bagian dari regenerasi agar partai tetap dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman.”ujar Benhur Watubun.
Ia menambahkan, PDI Perjuangan Maluku juga akan memperkuat bidang advokasi hukum, mengingat banyak persoalan sosial yang memerlukan penegakan hukum yang adil dan berpihak pada rakyat.
Dalam refleksinya, Watubun menyinggung visi maritim yang pernah dicanangkan oleh Presiden pertama RI, Soekarno, yang menjadikan Maluku sebagai salah satu pusat penelitian oceanografi di Indonesia.
“Bung Karno melihat Maluku sebagai laboratorium besar kemaritiman nasional. Karena itu, kita wajib melanjutkan visi itu dengan pembangunan yang memuliakan laut dan menjaga lingkungan.”ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan Maluku akan melaksanakan program penghijauan pasca-konferda sebagai wujud komitmen terhadap politik hijau dan pelestarian alam.
Menjawab pertanyaan awak media, Watubun menegaskan kesiapan partainya menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Hakikat politik adalah merebut kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Tahun 2029 PDI Perjuangan akan merebut kembali kepercayaan rakyat Maluku dengan visi maritim yang berpihak pada kepentingan rakyat.”tandasnya.
Watubun juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk media dan akademisi, untuk bersama-sama mengawal kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat pesisir dan kepulauan.
Menutup pernyataannya, Watubun menyoroti pentingnya reformasi hukum sebagai bagian dari perjuangan ideologis PDI Perjuangan di Maluku. Ia menyinggung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dinilai sebagai produk hukum yang berjiwa Pancasila.
“KUHP yang baru adalah hukum yang Indonesia banget. Ia menempatkan keadilan sosial dan kemanusiaan sebagai inti, bukan sekadar hukuman penjara, tapi pembinaan sosial dan moral bangsa”.ujar Watubun.
Menurutnya, DPD PDI Perjuangan Maluku akan mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan regulasi turunan, termasuk peraturan daerah yang memperkuat penegakan hukum berbasis nilai-nilai lokal dan keadilan sosial.(MB-01)
About the Author
