Ambon .malukubarunews.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama Pihak PLN ) Selasa,29 April 2025 bertempat di ruang Komisi II karang Panjang Ambon dalam rangka membahas keluhan- keluhan masyarakat terkait kelistrikan.
Sebagai Dapil Kota Ambon,Nita Bin Umar meminta Pihak PLN apabila ada pemadaman listrik,keluarkan pemberitahuan kepada masyarakat sehingga mereka bisa tahu.”pungkasnya
“Ini sudah Zaman canggih.Karena Listrik salah satu alat vital, tanpa listrik kita tidak bisa biking apa-apa.”Apalagi tiba-tiba padam dan tiba manyala lagi.Itu sangat berpotensi dan berakibat terutama ibu rumah tangga yang sedang gunakan Elektronik seperti Mezicom,Kulkas Televisi dan lain sebagainya .Hal lain yang menjadi keluhan masyarakat lagi adalah sistem kelistrikan manual (meteran) dan Token .”jelas Nita
Menurut Nita Listrik Token dinamakan PLN adalah KWH listrik pintar.Namun kadang-kadang katong ( kita ) beli pulsa 100 tapi masuk 75.sebenarnya.yang efektif itu yang mana? sistem meteran atau sistem pulsa.”tanya Nita
Nita menegasksn, pihak PLN harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masalah tersebut bisa dipahami mana yang lebih efesian apalagi masyarakat yang tingkat ekonominya di bawah supaya dong ( mereka ) bisa tahu fungsi dari listrik token sehingga dapat meringankan beban masyarakat.Sosialisasi itu sangat penting untuk masyarakat .”tegasnya
Nita juga mengaku Listrik Token memang segala sesuatu ada kemudahan ,ada sisi positif dan juga sisi negatif .sisi negatifnya listik Token itu jadi masalah.”
Namun “Alhamdulilah bahwa berdasarkan data PLN Katong ( kita ) Maluku dari 1.248 desa tersebar di 9 Kabupaten dan dua kota, 136 desa yang belum ada kelistrikan. PLN akan berupaya canangkan penambahan di 2025- 2026 secara bertahap “ucapnya
Nita berharap PLN maksimalkan ,tingkatkan aktivitas yang tadinya sistem manyala di satu Jam bisa menjadi 12 jam yang tidak ada menjadi ada .”harapnya lagi
Kita juga harus memahami pengadaan kelengkapan listrik untuk PLN ,butuh proses seperti tiang, kabel dan hal-hal yang lain.
“PLN sekarang dalam pencapaian itu, mereka berjanji bahwa sistim akan bertahap sehingga masyarakat Maluku bisa hidup tidak terganggu dengan penerangan.”terang Nita Tutup (MB+01)
