Namlea,Malukubarunews.com
Ketua pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Buru,Idrus
Barges SE dan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Buru Selatan ( Busrsel ) ,Abdel Akbar Derlauw.SH,nyatakan kekecewaan terhadap aksi yang direncanakan oleh organisasi kepemudaan (OKP) di luar wilayah Kabupaten Buru Dan Buru Selatan.
Pasalnya,rencana aksi tersebu ttidak mendasar dan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Kedua tokoh kepemudaan ini menyampaikan bahwa apa yang akan dikemukakan dalam aksi tersebut sangat bertolak belakang dengan situasi sebenarnya yang terjadi di tambang emas gunung Botak,kecamatan Waelata,Kab-Buru Maluku.Kamis, (2/1/2025).
Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat informasi yang beredar di media Sosial terkait desakan agar anggota TNI yang bertugas di Pos Pemantauan Gunung Botak segera ditarik dan diproses.
Padahal menurutnya Keberadaan Pos Pemantauan Sangat membantu masyarakat.
Selain itu,Ketua PMII Buru,Idrus Barges dan Ketua PMII Bursel, Derlauw SH.menegaskan bahwa keberadaan Pos Pemantauan TNI di areal gunung Botak justru
memberikan rasa aman dan nyaman.bagi masyarakat,khususnya para penambang ,Meski status penambangan emas di gunung Botak masih ilegal,”tegas Mereka.
“Banyak masyarakat menggantungkan hidup mereka dari kegiatan tersebut.guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Pos Pemantauan TNI di tambang emas gunung Botak tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa tenang kepada para penambang yang bekerja untuk mencari nafkah. Desakan untuk menarik TNI dari wilayah tersebut sangat disayangkan, karena justru akan berdampak negatif bagi masyarakat,” ujar M.Idrus Barges SE
Ketua OKP setempat juga menegaskan pentingnya dukungan upaya TNI dalam menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Menurutnya, isu yang diangkat oleh pihak luar tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal dan cenderung kontraproduktif.
“PMII Buru dan Buru selatan berharap agar pihak-pihak yang merencanakan aksi dapat berdialog langsung dengan masyarakat setempat untuk memahami situasi yang sebenarnya. Mereka juga mengajak seluruh elemen untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan yang dilakukan,” Ajak mereka.
“Keputusan dan aksi yang tidak berdasarkan fakta lapangan hanya akan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Kami mengimbau semua pihak untuk bijak dalam menyikapi situasi ini,” tutup Abdel Akbar Derlauw SH.( MB.RH).
