Ambon.malukubarunews.com — Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, menegaskan pentingnya peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan kerja bersama para pemangku kepentingan yang digelar di Kafe Red Brick Ambon, Rabu (11/12/2026) pukul 05.00 WIT.
Pertemuan tersebut menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan lembaga keuangan, aparat peradilan, serta institusi industri keuangan. Agenda ini bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga guna membahas perkembangan sektor ekonomi dan keuangan di Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, memimpin langsung diskusi mengenai peran strategis otoritas jasa keuangan dalam meningkatkan partisipasi sektor keuangan terhadap pembangunan daerah maupun nasional.
“Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen tidak dapat dicapai oleh satu sektor saja. Dibutuhkan sinergi antara sektor jasa keuangan, otoritas fiskal, sektor riil, dan otoritas moneter untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkap Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Edukasi Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis (PEPKLMS) OJK Provinsi Maluku, Novian Suhardi. Dan Insan pers .
Selain itu, hadir pula narasumber dari Pengadilan Provinsi Maluku yang diwakili Hari, serta perwakilan Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian yang memaparkan program literasi keuangan kepada masyarakat.
Dalam paparannya, Andi Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa pasar modal di Kawasan Maritim Bengkulu (KMB) merupakan bagian penting dari ekosistem keuangan nasional yang berada dalam lingkup pengawasan OJK. Karena itu, kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting untuk memperkuat sistem keuangan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
“Saat ini industri keuangan syariah tengah menggalakkan tagline ‘Gerak Syariah’ untuk memperkuat eksistensi dan memperluas aksesibilitas layanan. Kami juga akan menyelenggarakan program ‘Gebyar Ramadan Keuangan Syariah’ sebagai bagian dari kampanye literasi keuangan berbasis nilai keagamaan dan budaya lokal,” papar Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf.
Menurutnya, OJK bersama seluruh industri jasa keuangan terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta pelaku usaha lokal. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif guna mengoptimalkan potensi sumber daya alam Maluku yang melimpah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 tercatat mencapai 4,56 persen. Meskipun sedikit berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,1456 persen, angka tersebut tetap menunjukkan tren positif bagi perkembangan ekonomi Maluku.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sejumlah sektor utama, seperti perikanan yang memiliki potensi tangkapan besar untuk konsumsi dan ekspor, sektor perkebunan dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, cengkeh, dan pala, serta aktivitas pemerintahan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sektor perdagangan yang terus berkembang.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat Maluku pada tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 4,5 persen meskipun mengalami sedikit perlambatan. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi sektor hulu yang bergantung pada sumber daya alam serta penurunan belanja pemerintah daerah. Namun demikian, sektor industri kecil dan menengah serta jasa masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Maluku masih berada di bawah rata-rata nasional. Inflasi daerah tercatat sebesar 3,5 persen atau sedikit di atas target nasional sebesar 3 persen ±1 persen, meskipun secara umum masih dalam kondisi terkendali.
Dalam sektor keuangan, OJK mencatat perkembangan positif terutama pada industri keuangan syariah. Pada tahun 2025, pertumbuhan pembiayaan syariah mencapai 20,54 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan yang hanya sekitar 5 persen.
Total aset bank syariah di Maluku juga telah mencapai sekitar Rp1 triliun dengan pangsa pasar sekitar 3 persen dari total aset perbankan sebesar Rp34 triliun. Selain itu, tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) pada sektor perbankan syariah tercatat sangat rendah, yakni di bawah 1 persen.
OJK Provinsi Maluku juga terus mendorong pengembangan sektor jasa keuangan syariah lainnya seperti perusahaan pembiayaan syariah, asuransi syariah, serta pasar modal syariah. Jumlah investor di sektor syariah bahkan tumbuh sebesar 21,6 persen yang menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah.
Selain penguatan pembiayaan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi fokus utama program OJK bersama industri jasa keuangan. Pada tahun 2026, OJK akan memperbarui data indeks literasi dan inklusi keuangan secara nasional hingga tingkat provinsi sebagai dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan keuangan yang lebih tepat sasaran.
Untuk sektor syariah sendiri, indeks literasi keuangan pada tahun 2025 mencapai 43 persen, meningkat dari 39 persen pada tahun sebelumnya. Namun indeks inklusi keuangan syariah masih berada pada angka 13 persen, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara tingkat pemahaman masyarakat dan penggunaan layanan keuangan syariah.
Sebagai langkah strategis, OJK bersama industri keuangan syariah terus mendorong perluasan jaringan layanan perbankan hingga ke daerah terpencil dan wilayah kepulauan di Maluku. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan yang aman dan terpercaya.(MB-01)
About the Author
