Ambon.malukubarunews.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Leipeny, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) VII yang meliputi Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya kepada Hendrik Lewerissa.
Aspirasi tersebut disampaikan usai pertemuan yang berlangsung di lantai II Kantor Gubernur Maluku di Kota Ambon, Kamis (12/3/2026).
Menurut Leipeny, pertemuan tersebut merupakan kesempatan bagi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Aspirasi masyarakat kami sampaikan langsung kepada Pak Gubernur sebagai keterwakilan dari Dapil VII, yakni Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Jhon Leipeny.
Gubernur Respons Trayek Kapal
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah terkait trayek kapal yang melayani wilayah kepulauan.
Leipeny mengatakan Gubernur Maluku langsung merespons aspirasi tersebut dengan memberikan disposisi agar persoalan trayek kapal segera diproses oleh pihak terkait.
Listrik Tiga Desa di Wetar Utara
Selain transportasi laut, masalah listrik di Pulau Wetar Utara juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Menurut Leipeny, terdapat tiga desa di wilayah tersebut yang selama ini bergantung pada pasokan listrik dari perusahaan tambang PT Batutua Tembaga Raya.
Namun, operasional perusahaan tersebut mulai berkurang sehingga masyarakat khawatir pasokan listrik akan terhenti.
“Ada tiga desa di Pulau Wetar Utara yang selama ini bergantung pada listrik dari PT Batutua. Kalau perusahaan itu keluar, maka tiga desa tersebut bisa gelap,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Jhon Leipeny.
Ia menyebutkan bahwa Gubernur Maluku langsung merespons persoalan tersebut dengan menghubungi pihak PLN agar melakukan peninjauan.
Diharapkan tiga desa tersebut dapat dimasukkan dalam program elektrifikasi desa sehingga mendapatkan layanan listrik secara permanen.
Soroti Mahalnya Tiket Kapal
Selain itu, DPRD juga menyoroti mahalnya harga tiket kapal yang melayani rute dari wilayah Maluku Barat Daya menuju Ambon.
Leipeny menyebutkan salah satu perusahaan pelayaran yang disoroti adalah PT Dharma Indah.
Menurutnya, harga tiket kapal dari wilayah Maluku Barat Daya menuju Ambon berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu, bahkan tanpa fasilitas makan bagi penumpang.Padahal berdasarkan aturan pelayaran, perjalanan laut yang berlangsung lebih dari 24 jam seharusnya disertai fasilitas makan bagi penumpang.
“Selama ini penumpang dari Maluku Barat Daya tidak mendapatkan makan di kapal, padahal tiketnya cukup mahal,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Jhon Leipeny
.
Ia mengatakan Gubernur Maluku juga telah merespons persoalan tersebut dengan menghubungi pihak perusahaan kapal untuk melakukan pembahasan ulang terkait harga tiket.
DPRD Akan Kawal Aspirasi
Leipeny menegaskan DPRD Maluku akan terus mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah hingga mendapatkan solusi yang jelas.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan.
“Kami akan mengawal semua aspirasi ini sampai ada jawaban dan solusi bagi masyarakat,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Jhon Leipeny.(MB-01)
About the Author
