Jakarta – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmennya terhadap pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan dengan menandatangani.Perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat , Kamis (10/07/2025), di gedung aneka kementerian sosial RI di Jakarta Pusat
“Kami di Maluku siap berkolaborasi.Prinsionya negara hadir dan kami pastikan anak- anak dari keluarga miskin mendapat hak yang sama dalam pendidikan ,” tegas Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, usai penandatanganan
Penandatanganan ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang melibatkan 41 pemerintah daerah dan dua universitas yang mendukung penuh implementasi Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang tidak atau belum pernah sekolah, maupun yang berisiko tinggi putus sekolah.Sekolah Rakyat adalah tongkak penting dalam menjawab kebutuhan dasar pendidikan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.Ini bentuk nyata afirmasi negarw.”ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Sekolah Rakyat merupakan program strategi nasional yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia dengan visi besar untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi memperluas akses pendidikan, dan membangun pondasi menuju generasi emas 2045
Dalam kesempatan yang sama,Ketua Tim Formatur sekolah rakyat , Muhammad Nuh, menekankan bahwa program ini bukan sekadar proyek pendidikan, tapi misi kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Sekolah Rakyat adalah pemungkin.menjangkau yang taj terjangkau,memungkinkan yang tak mungkin,serta memulihkan orang- orang miskin bukan sekadar menyelamatkan,” tegas Muhammad Nuh.
Keterlibatan Gubernur Maluku menjadi penting karena Provinsi Maluku masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah kepulauan dan desa-desa tertinggal. Penandatanganan perjanjian ini menjadi bentuk komitmen nyata dalam penyediaan aset daerah untuk mendukung jalannya program.
Program ini akan berjalan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, Kemensos, dan institusi pendidikan. Penggunaan BMD secara pinjam pakai diprioritaskan untuk mendirikan unit belajar atau pusat kegiatan belajar Sekolah Rakyat, utamanya di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi.
Acara ditutup dengan penandatanganan resmi oleh masing-masing kepala daerah dan perwakilan universitas, serta dilanjutkan sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi nasional melawan kemiskinan melalui jalur pendidikan.(MB-*)
