Ambon.malukubarunews.com – Komisi II DPRD Maluku beberapa lalu melakukan pengawasan di Provinsi Maluku.Dari hasil pengawasan di temukan banyak masalah yang terjadi di dua Dinas yakni Kehutanan dan Perikanan Provinsi Maluku yang tidak sesuai dengan ekspektasi terutama di lima Kabupaten dan Kota seperti Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Buru, di Seram Bagian Timur (SBT) dan di Maluku Tengah. Dan Dobo
“Hasil pengawasan komisi II DPRD Provinsi Maluku beberapa waktu lalu sudah kami lakukan dan ditemukan banyak hal yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi di Provinsi Maluku.” Ungkap Anggota Komisi II DPRD Maluku Daerah Pemilihan ( Dapil ) Partai PDI-P kepada Wartawan di ruang kerja lantai tiga karang panjang Ambon Rabu,27 Mei 2025 Malam
Harapan Wajo , bahwa dengan APBD besar di beberapa dinas akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang ada di Maluku .namun yang terjadi khususnya di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ada beberapa proyek reboisasi yang dilakukan di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Buru, di Seram Bagian Timur (SBT) dan di Maluku Tengah dan juga Dobo. “terang Wajo sekaligus buka-bukaan
Di kelima Kabupaten Kota tersebut , ternyata setelah kita melakukan pengawasan barangnya tidak ada, padahal nilai yang digelontorkan dari dana hibah kehutanan itu cukup besar. yakni di SBB Rp. 4 miliar lebih, SBT juga nilainya juga sama alias mirip-mirip ,di Maluku tengah juga demikian dan di Kota Ambon itu nilainya sekitar 1,4 miliar, tapi barangnya itu tidak ada.”beber Wajo
Wajo merincikan Di Kota Ambon soal pembibitan, di SBT ada penanaman tapi yang ditanam hanya di depan dari 30 hektar, di Buru ditanam juga di bagian depan dari luasan lahan 30 hektar,di SBB dan Maluku Tengah juga demikian.
Kami juga mempertanyakan inspektorat Provinsi Maluku, dalam hal melakukan audit terhadap program-program yang ada di Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan Provinsi Maluku yang memakan proyeknya besar contoh seperti Dobo anggaran yang dikeluarkan itu cukup besar salah satu nilai proyeknya itu 1,2 miliar, di balai benih di Dobo, jarak tempuh kita harus jalan kaki tiga kilo meter. “Cetus Wajo
“Setelah sampai di sana,tambah Wajo terlihat pipa-pipa paralonnya sudah jadi bahan rongsokan dengan dana yang di gelontorkan dari tahun 2019 ternyata tidak di fungsikan sama sekali.”
Kami juga meminta agar tidak boleh dilanjutkan pekerjaan itu, karena tidak berdampak terhadap baik itu untuk PAD maupun kepentingan masyarakat di sana.
Ungkap Wajo lagi bahwa ,di Dobo itu ada di pelabuhan perikanan yang kami temukan di lapangan dan ternyata bangunan itu belum pernah dipakai semenjak dibangun sampai saat ini, tapi tetap dilakukan rehab di pelabuhan perikanan Dobo.”
Wajo mengakui bahwa ,Dua Dinas tersebut, yang memang nilai anggarannya besar tapi barangnya tidak.
“Sehingga Kami meminta Gubernur Maluku agar menanyakan kepada inspektorat dan nanti di beberapa paripurna, Kami akan sampaikan dan mempertanyakan itu.
Wajo menduga ,Inspektorat Provinsi Maluku dianggap hanya memeriksa administrasi tanpa memeriksa fisik ke lapangan yang jelas .”tegasnya
Kami akan mengevaluasi dengan dinas terkait dan akan menyampaikan rekomendasi dari Komisi dua kepada kejaksaan untuk memeriksa, karena negara dan daerah dirugikan dan ada terjadi dugaan markup di situ.”tandas Wajo
Dijelasian Wajo ,Jenis tanam itu ada beberapa yang di tanam, seperti di Buru itu mangga, kemudian jenis kayu lainnya dengan luasan lahan 30 hektar tepatnya di Desa lamahan, kemudian di SBT itu di Kecamatan Bula Desa Bula Air dengan luasan lahan reboisasi 30 hektar, tapi yang di tanami itu hanya satu atau dua jalur depan saja dan di belakang itu tidak ada.
Yang jadi permasalahannya menurut Wajo, anggaran yang di sediakan untuk menanam tanaman di situ tapi tidak ada tanamannya, bisa saja fiktif makanya kami mempertanyakan inspektorat.”tutup Wajo (MB-01)
