Ambon. Malukubarunews.com — Anggota Komisi III DPRD Maluku, Amirudin Partai PAN Dapil Kabupaten SBB menyoroti sejumlah persoalan krusial di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), khususnya terkait beban target operasional yang tidak seimbang dengan dukungan anggaran, serta kondisi infrastruktur jalan yang membahayakan keselamatan masyarakat, terutama pelajar.
Sorotan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025 pada pekan lalu. Temuan ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara tuntutan kinerja dengan fasilitas yang tersedia di lapangan.
Menurut Amirudin, salah satu persoalan utama adalah tingginya target operasional yang dibebankan kepada pelaksana teknis, namun tidak diimbangi dengan dukungan operasional yang memadai. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Target yang diberikan sangat besar, tetapi operasional yang mereka terima sangat terbatas. Kondisi ini membuat mereka kesulitan bahkan sampai mengeluh. Ke depan, perlu ada kebijakan yang memberi ruang lebih bagi mereka agar bisa meningkatkan kinerja,” ungkap.Amirudin
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di SBB yang dinilai sangat memprihatinkan. Akses jalan yang rusak dan sulit dilalui menjadi hambatan serius, khususnya bagi anak-anak yang hendak menuju sekolah.
Dalam temuannya, banyak pelajar harus melewati medan jalan yang berbahaya, terutama saat musim hujan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, akses tersebut tidak dapat dilalui sama sekali sehingga menghambat proses belajar mengajar.
“Anak-anak sekolah harus melewati jalan yang sangat berisiko. Bahkan, dalam kondisi tertentu mereka tidak bisa ke sekolah karena medan yang sulit dan berbahaya,” terang Amirudin.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele, mengingat keselamatan pelajar merupakan tanggung jawab bersama yang harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kita jangan menunggu sampai korban semakin banyak baru bertindak. Keselamatan anak-anak kita harus menjadi prioritas,” tegas Amirudin.
Permasalahan infrastruktur ini juga dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Akses yang sulit tidak hanya menghambat kehadiran siswa, tetapi juga memengaruhi distribusi tenaga pengajar dan sarana pendidikan lainnya.
Amirudin berharap, hasil pengawasan ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah maupun instansi terkait, agar segera dilakukan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi yang ada.
“Saya berharap persoalan tersebut menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya, agar segera dilakukan penanganan demi menjamin keamanan dan kenyamanan akses pendidikan bagi para pelajar,”harapnya
Dengan berbagai temuan tersebut, DPRD Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan keselamatan masyarakat di daerah.(MB-01)
About the Author
