Piru, MalukuBaruNews.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menjalin kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) SBB dalam upaya membantu pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat miskin yang belum memiliki dokumen resmi seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
Kolaborasi ini dinilai sangat membantu mempercepat akses layanan kependudukan terutama di wilayah pelosok yang sulit dijangkau. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten SBB, Julis Nahuway, saat ditemui di kantornya, Jalan Kabarezzy, Kompleks Kantor Bupati Lama, pada Selasa (19/8/2025).
“Kami mengapresiasi langkah Baznas SBB yang secara aktif turun ke lapangan dan turut membantu warga mengurus dokumen kependudukan. Ini merupakan sinergi yang sangat strategis dalam melayani masyarakat miskin,” kata Kepala Disdukcapil SBB, Julis Nahuway.
Menurut Nahuway, karena Baznas sering kali berada di tengah masyarakat sebagai lembaga penyalur zakat dan infak, maka sangat tepat apabila mereka juga berperan sebagai jembatan bagi warga yang belum memiliki dokumen resmi.
“Kelengkapan Adminduk menjadi salah satu syarat untuk menerima zakat dan infak. Oleh karena itu, kami permudah Baznas agar tidak perlu ke kantor Disdukcapil lagi. Cukup entri data lewat WhatsApp, kirim file, dan dokumen bisa dicetak langsung di lokasi,” jelasnya.
Kolaborasi ini tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga membantu mempercepat penanganan kasus-kasus kependudukan yang mendesak di lapangan, seperti yang terjadi dalam kunjungan Baznas ke Dusun Tatinang, Desa Waisala pada Februari 2025.
“Saat itu kami temui seorang ibu yang harus berhutang untuk operasi sesar. Ia tak bisa klaim BPJS karena kesalahan data di KTP dan KK. Kami langsung koordinasi dengan Kadis Dukcapil dan semua dokumen bisa langsung diselesaikan di lokasi,” ungkap Wakil Ketua I Baznas SBB, Fathin Tuasamu, dalam rilisnya, Jumat (22/8/2025).
Tuasamu menambahkan, banyak warga miskin yang belum memiliki dokumen resmi seperti KK, KTP, BPJS, maupun Akta Kelahiran, sehingga terhambat dalam menerima bantuan sosial. Namun, sejak kerja sama dengan Disdukcapil terjalin, pihaknya dapat membantu warga secara langsung dan cepat.
“Sudah banyak kasus serupa yang kami tangani di lapangan. Kini, hampir di setiap kunjungan, kami selalu temukan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan. Tapi semuanya bisa kami bantu berkat dukungan dari Kadis Dukcapil dan jajarannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, kerja sama ini menjadi terobosan penting dalam pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses.
“Atas nama pimpinan Baznas SBB, kami mengucapkan terima kasih kepada Disdukcapil, khususnya Pak Kadis Julis Nahuway yang luar biasa cepat merespon. Semoga kerja sama ini terus berlanjut demi masyarakat kecil di pelosok desa dan dusun,” tutup Tuasamu.
Kerja sama ini menjadi contoh nyata sinergi antarlembaga pemerintah dan lembaga sosial yang berfokus pada pelayanan masyarakat secara langsung, cepat, dan tepat sasaran. Dengan pendekatan lapangan dan respons cepat, warga miskin tidak lagi terbebani oleh kerumitan birokrasi untuk mendapatkan hak dasar mereka sebagai Warga Negara Indonesia.(MB-LN)
