Ambon.malukubarunews.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar dialog publik yang bertajuk “Kebijakan Efisiensi Anggaran, Bagaimana Nasib Maluku? bertempat Pacific Hotel, Kota Ambon, Sabtu lalu
Dalam dialog tersebut dihadiri oleh 5 Narasumber, Kepala Bappeda Maluku, Anthon A. Lailossa, Dosen UKIM, Simon P. Soegijono, Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Maluku, Mohammad Latif, mantan Rektor IAIN Ambon, Hasbullah Toisutta, dan anggota DPR RI perwakilan Maluku, Mercy CH. Barends. Moderator, Samson Tahapary dan Jafri Taihutu.
“Partai Politik tidak hanya menjadi mesin kekuasaan, tetapi juga wadah untuk menggagas pemikiran dan solusi atas persoalan rakyat.Tugas partai bukan hanya berpolemik, tapi mengkonsolidasi gagasan untuk menghadirkan kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat.”ungkap.Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku yang juga Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun dalam sambutanya saat membuka kegiatan
Dikatakan Watubun,Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap pembangunan di daerah, termasuk pemotongan DAK infrastruktur.
Ia juga membeberkan,berdasarkan data BPS 2024, Maluku tercatat sebagai Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi ke-6 secara nasional termasuk dalam delapan Provinsi termiskin di Indonesia.Dan Efisiensi sering kali dimaknai sebagai penghematan, padahal yang terjadi adalah pemotongan anggaran yang signifikan, terutama di sektor infrastruktur. Ini tentu memengaruhi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,”beber Watubun
“Efisiensi ini bukan hanya soal hemat, tapi sesungguhnya pemotongan besar-besaran. Ini berdampak langsung pada ekonomi daerah, termasuk pelaku usaha kecil yang bergantung pada pemerintah,” tambah Watubun
Dijelaskannya bahwa, dialog tersebut, bukan perlawanan terhadap pusat melainkan catatan kritis yang mesti dipertimbangkan,ketimpangan kebijakan efisiensi yang tidak menyentuh aspek-aspek sentral kekuasaan.Dan diskusi ini menghasilkan rumusan yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah. Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi seluruh elemen, termasuk Akademisi, Tokoh Agama, Mahasiswa, LSM, dan Pelaku Usaha,” harapnya. “Jelasnya
Benhur mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, tokoh agama, LSM, organisasi profesi seperti HIPMI dan Kadin untuk bersama merumuskan solusi konkrit atas dampak kebijakan efisiensi terhadap masyarakat Maluku.”ajaknya
Kami ingin partai menjadi lokomotif perubahan. Rumusan gagasan yang muncul harus diarahkan menjadi kebijakan politik yang membela rakyat. Kami tidak lagi bermain dalam wacana, tapi dalam aksi nyata,” pinta Benhur.
Benhur berharap hasil diskusi ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Pusat, Provinsi, hingga kabupaten kota, demi mendorong pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Maluku.(*)
