Ambon.Malukubarunews.com – Menyikapi konflik yang melibatkan warga Desa Hunuth dan Negeri Hitu yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan belasan rumah warga, Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak akibat konflik.
Dalam wawancara langsung di DPRD Maluku usai menghadiri Paripurna pembasan lahan Kamis ,21 Agustus 2025 Walikota Bodewin Wattimena menegaskan bahwa pihaknya memahami hak para korban untuk melaporkan tindakan hukum, dan mendukung penuh upaya tersebut sebagai bagian dari proses memperoleh keadilan.
“Orang yang menjadi korban berhak untuk melaporkan ke pihak berwajib. Prinsipnya, mereka ingin memperoleh keadilan. Pemerintah kota mendukung penuh hal ini,” kata Walikota, Bodewin Wattimena.
Lebih lanjut, Walikota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota telah menjamin pembangunan rumah-rumah warga yang terdampak dan sedang menjalankan mekanisme penanganan darurat berdasarkan prosedur kebencanaan yang berlaku.
“Saya telah menetapkan penanganan darurat selama dua minggu bagi korban, yang bisa diperpanjang. Setelah itu, kita akan memberikan dana stimulan untuk membangun kembali rumah warga,” ujarnya.
Meski demikian, Walikota juga mengapresiasi inisiatif swadaya dari para pengusaha lokal yang turut membantu meringankan beban pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Sampai saat ini, beberapa pengusaha secara sukarela ingin membantu memperbaiki rumah-rumah warga. Ini hal baik dan menjadi contoh semangat gotong royong membangun Ambon,” tegas Wattimena.
Terkait kompleksitas konflik antar wilayah, yang melibatkan dua wilayah administratif berbeda — yakni Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah — Walikota menyatakan perlunya peran aktif dari Pemerintah Provinsi Maluku.
“Saya sudah menyampaikan langsung kepada Gubernur agar segera memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota dan Kabupaten. Yang paling penting bukan hanya membangun rumah, tapi memastikan konflik ini tidak terulang,” katanya.
Wattimena juga menyambut baik langkah rekonsiliasi awal yang telah dilakukan oleh para pemangku adat dari kedua belah pihak.
“Saya mengapresiasi pertemuan empat pemimpin adat: Raja Hitu Lama, Raja Hitu Messing, Kepala Desa Hunuth, dan Kepala Desa Waiheru. Mereka telah menyatakan sikap menjamin keamanan warga dan memastikan kejadian ini tidak terulang,” ujar Walikota.
Menurutnya, peristiwa ini menjadi catatan penting dalam upaya membangun harmoni sosial di Provinsi Maluku, terutama di tengah masyarakat yang majemuk dan rentan terhadap konflik horizontal.
“Kalau kita ingin membangun harmoni di Maluku, maka kita harus menyelesaikan akar masalahnya. Bukan hanya merespons akibat, tapi juga mencegah potensi konflik di masa depan,” pungkasnya. (MB-01)
