Ambon.Malukubarunews.com – di akhir Tahun 2023,ada sejumlah kasus proyek dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang di pimpin Insun Sangadji yang sekarang ini berperan sebagai Kepala Dinas Provinsi Maluku.Wanita yang satu itu,kebal dan keras kepala melawan atau dengan sengaja tidak memenuhi panggilan DPRD Maluku yang dilayangkan berulang-ulang kali kepadanya terkait dugaan Kasus yang ditemukan DPRD Maluku melalui komisi IV. yang di kerjakan Insun di 6 Kabupaten Kota tidak melalui proses tender bahkan juga terjadi fiktif
Menyimak dari apa yan disampaikan Komisi IV DPRD Provinsi pada rapat internal Komisi yang berlangsung di Ruang Komisi IV Senin,1 April 2024 bahwa terhadap dugaan Kasus proyek Pendidikan,DPRD Maluku telah berulang kali mengundang Kadis untuk mengkonfermasi beberapa temuan DPRD Maluku dalam pengawasan itu,tapi tidak pernah hadir.Tidak kehadiran Kadis bisa di duga dirinya takut dikonfermasi DPRD atas dugaan proyek fiktif yang menjurus ke KKN .
“Beta ( Saya ) sudah lakukan pengawasan di beberapa kabupaten atau kota yang belum terlaksana di Maluku Barat Daya (MBD) terakhir kemarin di hulu dan di sela-sela pengawasan karena hal-hal yang kita butuh konnfermasi untuk mendatangkan kehadiran ibu kadis pendidikan juga tidak menghadiri.”cetus Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samsun Atapary saat pimpin rapat internal komisi.
Dikatakan Atapary rapat internal dilakukan Komisi IV karena ada beberapa temuan yang dianggap cukup serius di dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.Oleh karena itu,menjadi keluhan dinas maupun kepala sekolah penerima DAK 2023 diantaranya yang kami melihat secara masalah terutama di pengelolaan DAK baik SMA dan SMK .”bebernya
Di akui Samson,hasil pekerjaaan memang kita tidak bisa melihat ini ada tidak sesuai dengan perencanaan tetapi hasil akhir itu ada yang memunculkan kekecewaan ada juga perabot yang juga tidak lengkap sampai dengan bulan yang kita melakukan pengawasan.
Menurutnya,Proyek yang ditemukan di Tahun 2023 semestinya diselesaikan di 31 desemeber 2023 .Dalam interaksi juga Kita bertanya peran dan fungsi kepala sekolah untuk melakukan pengawasan. Padahal rapat sebelumnya atau keputusan komusi IV dengan dinas pendidikan berdasarkan Hasil evaluasi pengawasan 2022 kita sudah minta ke dinas pendidikan itu, melibatkan pihak sekolah yang dalam Hal ini kepala sekolah sebagai pengawasan minimal ada satu.surat instruksi sehingga apa yang terjadi di 2022 tidak terulang.”ternyata itu tidak terjadi.”bebernya
Pihak komisi juga cukup kaget ternyata sekolah-sekolah banyak yang dari segi finisih maupun perabot yang kurang itu di kerjakan adik dari kepala dinas pendidikan dan juga dikerjakan oleh orang-orang yang ada berhubungan dengan dalam tanda petik istri gubernur .
“Ini akhirnya menjadi satu proplem dilapangan sampai ada kepala sekolah yang bilang katong (kami) mau mengawasi bagaimana ini dikerjakan oleh adik kepala.dimas pendidikan Contoh di SMA 4 dan SMK2 Malra.
Proyek cukup besar milyard rupiah tetapi ada perabotnya yang tidak ada dan itu sudah disampaikan.pihak kepala sekolah tapi itu tidak direspo n dan rata- rata proyek-proyek yang dikerjakan oleh adik dari kepala dinas masalah.
Kita belum telusuri bahkan dalam proses tender ini ada berkaitan di sini atau tidak mestinya jangan melibatkan Keluarga-keluarga dalam urusan pelalsanaan itu.karena fungsi pengawasan tidak optimal.Sehingga ini yang kita minta dalam rapat internal komisi untuk menyampaikan pikiran -pikiran komisi
Selain itu juga ,dalam rapat sebelum pengawasan kita sudah minta data-data realisasi untuk pelaksanaan baik yang jauh maupun dekat tetapi tidak diberikan secara lengkap.sehingga DPRD Maluku lewat penulusuran komisi IV ada beberapa proyek yang kita harus konfermasi dengan dinas tapi tidak pernah kepala.dinas hadir sehingga kita tidaj bisa konfermasi
Kita ambil contoh ada proyek survei manajemen pelayanan pendidikan nilainya cukuo besar 700 juta tetapi itu tidak di tender.Data yang kita dapat ada jumlahan yang langsung dikelolah oleh ibu kadis dan PPTKnya justri Tuarita kasubag kepegawaian umum.”mestinya 700 juta itu harus tender.
“Dugaan ini ouput dari survei itu,ini juga dibuat fiktif ,kita juga mau konfermasi tapi tidak pernah hadir jadi kita mau pertanyaian bagaimana proses nilai sebesar ini survei langsung dikelolah oleh Dinas.Sebenarnya ada pihak ketiga yang harus mengelolah itu dan dibuat pertanggungjawab yang jelas.
Kemudian ada laporan-lapoan dari beberapa cabang dinas ini juga berkaitan dengan oprasional dinas rata-rata per -Cabang dinas itu rp. 300 Juta tetapi dalam realisasi itu.,Kadis perintahkan ke cabang dinas buat kecil pertangungjawaban tanpa melakukan.kegiatan setelah laporan dikirim.ke dinas pendidikan uangnya tidak ditranfert sampai dengan 31 desember .
” Apakah ini dia masuk di silfa atau uang tidak realisasi .kita konfermasi ini tidak terjadi di 6 kabupaten kota cukup besar terutama ditahap ketiga.Ini menjadi keluhan cabang dinas mereka juga punya ketakutan karena sudah dibuat laporan dan rata-rata laporan di buat fiktif sudah dikirim laporan ke dinas per 31 Desember tetapi uang belum ditranfert
Begitu juga sama hal dengan makan minum di SMA Ungulan Siwalima ini.juga tidak di tender padahal nilai itu milyard langsung tunjuk pihak ketiga untuk mengelolahnya.
Kita juga melakukan pengawasan ada keluhkan guru-guru PNS maupun yang P3K tentang tunjngan penambah peghasilan, sampai sekarang sebagaian besar belum terbayar ,ada yang sudah terbayar tapi di potong seperti di Kab.Aru dengan satu alasan dinas itu sistim padahal mereka sudah mengajar melakukan tugas dan tanggungjaab sehingga temuan -temuan bagi komisi kita menganggap serius melakukan dan mengundang-kadis berulang-ulang kali
Dinas pendidikan pengelolah anggaran cukup besar baik di DAK mauoun di DAU sehingga dalam perbincangan internal di tingkat pimpinan kita mengambil satu kesimpulam rekomendasi kembali lagi mengkonfermasi atau ada pikiran data-data ini kita putuskan di komisi lewat pimpinan kira menyurati Polda atau kejaksaan untuk minta melakukan audes apa yang menjadi temuan dalam o
Pengawasan realisasi APBD -APBN tahun 2023 disektor pendidikan bisa berdamoak luas terhadap dinas pendidikan SDM yang ada di Maluku dalam dugaan ada terjadi KKN baik dalam proses tender maupun penunjukan.”tandasnya
Diakhir pertemuan,Sempat Atapary mengungkap bahwa nanti kita lihat di Tahum 2024 ada anggaran 1.2.Milyard .”pungkas atapary menutup (*)
