Ambon .malukubarunews.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, meminta Gubernur Maluku memanfaatkan momentum awal tahun 2026 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Menurut Anos, evaluasi tersebut penting dilakukan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini menjadi bagian dari refleksi perjalanan pemerintahan sejak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dilantik pada Februari 2025 hingga memasuki awal tahun 2026.
“Evaluasi ini penting sebagai cermin untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintahan berjalan selama hampir satu tahun. Momentum awal tahun sangat tepat untuk melakukan penilaian secara objektif,” ungkap Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias, kepada wartawan, Senin (5/1/2026).
Ia menegaskan, proses evaluasi tidak boleh hanya bertumpu pada laporan internal birokrasi semata. Pemerintah daerah, kata dia, perlu membuka ruang partisipasi publik agar penilaian terhadap kinerja ASN dan OPD benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
“Evaluasi tidak cukup hanya berdasarkan laporan internal. Harus ada ruang bagi publik untuk menilai, misalnya melalui survei kepuasan masyarakat dan berbagai masukan dari warga,” ujarnya.
Anos menilai, keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah, menurutnya, harus menjadikan kritik sebagai sarana perbaikan, bukan sebagai ancaman.
“Pujian kita terima dengan syukur, kritik kita jadikan cermin untuk berbenah. Pemerintah harus berani membuka diri terhadap penilaian publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anos menjelaskan bahwa hasil evaluasi tersebut harus dijadikan dasar dalam penajaman kebijakan, penyempurnaan program kerja, serta penataan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Termasuk di dalamnya rotasi dan pengisian jabatan pimpinan OPD.
“Penataan jabatan harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan objektif, berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan pertimbangan lain,”jelasnya
Selain evaluasi internal, Fraksi Golkar DPRD Maluku juga mendorong Gubernur untuk fokus mengamankan dan mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di daerah.
“Program prioritas nasional harus disinergikan dengan kebijakan daerah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Maluku,” ujar Anos.
Ia menambahkan, program prioritas Pemerintah Provinsi Maluku juga perlu ditajamkan agar tidak berhenti pada capaian administratif semata, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“Program prioritas Pemprov Maluku harus berdampak langsung, bukan hanya bagus di atas kertas atau laporan,” tegasnya.
Menurut Anos, perhatian utama pemerintah daerah ke depan harus diarahkan pada wilayah-wilayah paling tertinggal, penanganan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penurunan angka stunting di Maluku yang masih menjadi pekerjaan rumah serius.
“Mari kita layani masyarakat dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi yang jujur dan terbuka adalah kunci untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik,” tutup Anos Yeremias.
About the Author
