Ambon, MalukuBaruNews.com — Pemerintah Kota Ambon menetapkan layanan darurat Call Center 112 sebagai salah satu program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025–2030. Langkah ini menjadi bagian integral dari visi besar menjadikan Ambon sebagai kota cerdas (smart city), dengan penekanan pada perlindungan dan pelayanan maksimal bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
Program ini diumumkan langsung oleh Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisuta, dalam forum strategis bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan pada awal pekan ini.
“Ketika kami menyusun program prioritas 2025–2030, kami menetapkan salah satu program prestasi ke-13 adalah membangun Ambon sebagai kota cerdas. Ini bukan sekadar soal digitalisasi, tetapi bagaimana teknologi hadir untuk melindungi, membantu, dan memudahkan aktivitas serta kebutuhan masyarakat,” ungkap Wakil Wali Kota, Elly Toisuta dalam sambutannya di ruang rapat Vlisingen pukul 11.00 WIT Rabu 23 Juli 2025
Layanan darurat 112 akan menjadi pusat respon terpadu atas berbagai insiden, mulai dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang, hingga gangguan keamanan, kebakaran, serta kondisi medis darurat. Wilayah geografis Ambon yang kompleks—berada di antara dataran rendah, pesisir, dan perbukitan—menjadikannya rawan bencana dan menuntut sistem tanggap darurat yang cepat dan efisien.
“Setiap tahun, Kota Ambon selalu dilanda banjir, longsor, hingga kebakaran. Ini tidak bisa ditangani biasa-biasa saja. Harus ada sistem tanggap cepat. Call center darurat adalah wujud kehadiran pemerintah secara nyata,” jelas Elly Toisuta.
Call Center 112 ini bukanlah konsep baru di Indonesia, namun Elly menegaskan bahwa Kota Ambon tidak boleh tertinggal dalam pelayanan publik berbasis teknologi. Bahkan, layanan ini diharapkan dapat menjangkau hingga wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang berada di Pulau Ambon.
“Kami tidak hanya bertanggung jawab atas warga Ambon saja. Ketika terjadi kebakaran di wilayah kabupaten, Pemkot Ambon juga hadir karena prasarana kabupaten belum memadai,” ujarnya.
Aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga menjadi salah satu fokus utama. Menurut Elly, konflik sosial kerap muncul di malam hari dan jika tidak segera direspon, bisa meluas menjadi masalah besar.
“Ketika konflik antarwarga terjadi, aparat perlu cepat bergerak. Maka 112 harus terkoneksi dengan TNI, Polri, dan OPD terkait. Ini soal pencegahan dan kehadiran negara,” tegasnya.
Tak hanya untuk kebencanaan dan keamanan, layanan darurat ini juga disiapkan untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat yang kerap terkendala akses kendaraan darurat, terutama di malam hari.
Pemerintah Kota Ambon mengklaim telah membentuk tim lintas sektor meliputi Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Kominfo untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan SDM.
“Kami sadar, layanan ini butuh sistem, sarana, dan SDM yang memadai. Tapi niat baik dan komitmen untuk hadir lebih dulu itu penting. Verifikasi dari kementerian akan bantu sempurnakan,” kata Elly.
Selain layanan telepon darurat, pemerintah juga memperkuat akses aduan publik melalui media sosial aktif pimpinan daerah dan program mingguan Jumpa Rakyat, sebagai bagian dari keterbukaan dan komunikasi dua arah.
Namun demikian, Elly memberi peringatan tegas kepada seluruh OPD agar layanan 112 tidak menjadi proyek simbolik tanpa implementasi nyata.
“Saya tidak mau kita hanya buat layanan darurat ini untuk formalitas. Waktunya nanti, jangan sampai masyarakat telepon, tidak ada yang angkat. Itu mempermalukan pemerintah kota,” tandasnya.
Langkah Ambon ini dinilai selaras dengan arahan pemerintah pusat dalam pengembangan sistem kota cerdas berbasis perlindungan masyarakat. Dengan supervisi kementerian, Pemkot berharap bisa menjadi contoh praktik baik smart city yang responsif, humanis, dan berkelanjutan.(MB)
