Ambon, Malukubarunews.com –
Aksi demonstrasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Maluku di depan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Rabu (9/7/2025), memanas bukan hanya karena isu infrastruktur yang diangkat, tetapi juga karena insiden verbal tak pantas yang terjadi antara Humas BPJN, Astrid Alfons, dan massa aksi.
IMM mendesak BPJN Maluku membuka transparansi dan komitmen pembangunan jalan di Kabupaten Buru Selatan yang dinilai mandek sejak pemekaran wilayah tersebut pada tahun 2008. Ketua IMM Maluku, Abubakar Mahu, menyuarakan dengan lantang bahwa ketertinggalan infrastruktur telah memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat di sana.
“Kami sudah menunggu cukup lama, tapi kepala balai tidak mau menemui kami. Bahkan kami hanya diminta untuk menunggu tanpa kepastian. Beliau sama sekali tidak ingin menemui kami,” tegas Abubakar dalam orasinya.
Namun, tensi semakin tinggi ketika seorang mahasiswa meneriakkan kata “bodoh” Humas BPJN Maluku, Astrid Alfons, yang datang mewakili Kepala BPJN, Iqbal Tamher. Dalam respons spontan, Astrid balik menyebut “Kamu yang bodoh,” sebelum akhirnya berbalik arah dan tidak melanjutkan dialog.
Insiden itu terekam dalam pantauan sejumlah awak media yang hadir, dan langsung memicu reaksi keras dari massa aksi. IMM menilai sikap tersebut mencerminkan tidak adanya niat baik dari BPJN untuk membuka ruang dialog yang sehat dan bermartabat.
“Kami datang membawa aspirasi rakyat, bukan untuk dicaci. Kalau Humas BPJN saja tidak bisa menahan emosi dan berkata kasar, bagaimana bisa institusi ini dipercaya menangani masalah sebesar pembangunan jalan?” ujar Abubakar Mahu seusai insiden itu.
Sebelumnya, IMM mengkritik keras Kepala BPJN Maluku karena tidak hadir menemui pendemo dan hanya mengutus perwakilan Humas. Hal ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tuntutan publik yang sah dan konstitusional.
Mahasiswa juga menyoroti lemahnya kinerja Satker Wilayah 1 BPJN Maluku, yang dinilai gagal menjawab kebutuhan dasar masyarakat Buru Selatan. Pembangunan jalan di enam kecamatan disebut stagnan, bahkan ada desa yang aksesnya terputus total selama musim hujan.
“Kami menilai Satker Wilayah 1 seolah bermain-main dalam hal serius seperti pembangunan jalan. Ini bukan sekadar proyek, ini tentang hidup dan masa depan masyarakat,” tegas Abubakar.
IMM mendesak agar Kepala BPJN menegur keras Koordinator Satker Wilayah 1, Abdul Hamid Payapo, dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jaringan kerja yang bertanggung jawab atas proyek-proyek di Buru Selatan.
Situasi memanas sempat dikendalikan oleh aparat keamanan, namun ketegangan tersisa di antara kedua pihak. IMM tetap menegaskan bahwa mereka akan membawa bukti kerusakan jalan dan dokumen resmi dalam pertemuan lanjutan, jika dijadwalkan.
“Kami meminta perhatian serius dari pemerintah pusat. Jangan biarkan Maluku—terutama Buru Selatan—menjadi anak tiri pembangunan nasional. Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya lewat janji,” tutup Abubakar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari Kepala BPJN Maluku, Iqbal Tamher, terkait insiden verbal tersebut maupun tanggapan atas tuntutan IMM. Namun Kabag Humas BPJN Maluku, Astrid Alfons, sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap dialog resmi dan akan menjadwalkan pertemuan ulang.(MB-01)
