Ambon,malukubarunews.com – Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Kominfo dan Persandian memfasilitasi pertemuan strategis Focus Group Discussion (FGD), buah kerja sama antara Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan Universitas Pattimura. Acara berlangsung di Ruang Vlissingen Balai Kota, Kamis (20/8/2026), mengangkat kajian mendalam tentang peran komunikasi massa dan pembaruan birokrasi digital bagi tata kelola pemerintahan cerdas.
Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Ronald H. Lekransy yang membuka acara sekaligus menjadi pemateri kunci, memaparkan deretan tantangan nyata: kepadatan penduduk, beban layanan kesehatan, perencanaan tata ruang, sampah, kemacetan, hingga belum menyatunya sistem layanan antarinstansi.
“Pembangunan Smart City bukan lomba membuat aplikasi. Intinya adalah mengubah cara berpikir dan bekerja pemerintahan sepenuhnya, didukung teknologi yang tepat. Langkah kita pun terukur, berlandaskan lima fondasi: Teknologi, Tata Kelola, Data, SDM, dan Keberlanjutan,” tegasnya.
Ia menyoroti pencapaian membanggakan: sejak digagas 2017, program ini berjalan di enam dimensi utama, dan pada penilaian nasional 2025, Ambon menempati 10 besar dengan nilai 3,6 dari skala 4. “Ini bukti kita di jalur benar, tinggal kita genjot lebih cepat,” ujarnya.
Teknologi Bersanding Nilai Lokal
Guru Besar FISIP Unpatti Prof. Jusuf Madubun menekankan makna hakiki kota cerdas:
“Alat canggih tak ada artinya tanpa alur kerja yang benar. Data harus jadi wawasan, wawasan jadi keputusan, keputusan jadi layanan nyata, dan layanan lahirkan kepercayaan.” Ia mengingatkan pembaruan birokrasi tak boleh lepas dari kearifan lokal, dan harus bertransformasi menuju sistem yang terpadu, berbasis data, serta sepenuhnya berpusat pada kebutuhan warga.
Riset Dukung Ruang Partisipasi
Ketua Tim Peneliti Andreas Pandiangan menjelaskan kajian ini didukung hibah BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI tahun 2026. Tujuannya merumuskan strategi yang pas bagi karakter Ambon, sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. “Kita ingin fondasi birokrasi digital ini benar-benar milik dan melayani semua lapisan masyarakat Ambon,” pungkasnya (MB-)
About the Author
