Huamual, SBB.malukubarunews.com – Wilayah adat atau petuanan Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kembali menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai persoalan sosial yang sedang dihadapi masyarakat, kini beredar informasi yang ramai diperbincangkan warga terkait dugaan adanya upaya pembentukan aksi demonstrasi tandingan yang disebut-sebut bertujuan membela kebijakan Pemerintah Desa Loki dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten SBB.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan bahwa sejumlah kepala dusun pada enam petuanan Desa Loki diduga mendapat tekanan dan ajakan untuk terlibat dalam aksi tandingan tersebut. Dugaan itu muncul setelah salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loki, yang disebut masyarakat bernama Chrisyan Sitania, diduga mendatangi beberapa kepala dusun guna menggalang dukungan untuk pelaksanaan demonstrasi tandingan.
Menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, aksi tandingan tersebut diduga berkaitan dengan polemik pelantikan Salmon F. Purimahua sebagai Penjabat Kepala Desa Loki yang sejak awal menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Awal Polemik Pelantikan Penjabat Kepala Desa Loki
Masyarakat mengingat kembali peristiwa ketika proses pelantikan Salmon F. Purimahua sebagai Penjabat Kepala Desa Loki sempat direncanakan berlangsung beberapa waktu lalu. Namun menjelang pelaksanaan pelantikan tersebut, enam kepala dusun dari enam petuanan Desa Loki diketahui telah membuat surat kesepakatan bersama yang berisi dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Penjabat Kepala Desa saat itu, yakni Reisen Salawane.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, surat dukungan tersebut dibuat sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pelantikan Salmon Purimahua. Bahkan, beberapa perwakilan dari enam kepala dusun dikabarkan sempat bertemu langsung dengan Bupati Seram Bagian Barat di ruang kerjanya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat disebut menyampaikan bahwa mayoritas kepala dusun menginginkan agar Reisen Salawane tetap melanjutkan tugasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Loki.
Sejumlah warga juga mengaku mendengar adanya pernyataan yang diduga disampaikan oleh Kepala Dinas PMD SBB, Abraham Tuhenai, yang disebut tetap berkeinginan melantik Salmon Purimahua meskipun terdapat penolakan dari sebagian masyarakat. Namun demikian, informasi tersebut masih berupa keterangan masyarakat dan belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak yang bersangkutan.
Tidak lama setelah aspirasi masyarakat disampaikan kepada Bupati, proses pelantikan Salmon Purimahua yang sebelumnya direncanakan berlangsung akhirnya dibatalkan. Pembatalan tersebut, menurut sejumlah sumber masyarakat, dilakukan setelah Bupati menerima langsung aspirasi dari perwakilan enam kepala dusun.
Masyarakat kemudian menganggap bahwa keputusan Bupati saat itu merupakan bentuk penghormatan terhadap aspirasi warga yang menghendaki perpanjangan masa jabatan Reisen Salawane.
Pelantikan Kembali Dilakukan, Muncul Berbagai Reaksi
Meski pelantikan sempat dibatalkan, beberapa waktu kemudian Salmon Purimahua akhirnya dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa Loki oleh Wakil Bupati SBB.
Sejak saat itu, menurut sejumlah warga, berbagai persoalan mulai bermunculan di wilayah Desa Loki. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pemberhentian sejumlah perangkat desa dan kepala dusun yang sebelumnya diangkat pada masa kepemimpinan Reisen Salawane.
Warga menilai keputusan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial di sejumlah wilayah yang selama ini dikategorikan sebagai daerah rawan konflik, khususnya Dusun Tanah Goyang dan Dusun Laala.
Menurut masyarakat, pada masa kepemimpinan sebelumnya dilakukan penataan perangkat desa yang dianggap berhasil menekan tingkat kenakalan remaja dan konflik sosial di sejumlah dusun.
Pergantian Kepala Dusun dan Meningkatnya Konflik
Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah pemberhentian Kepala Dusun Tanah Goyang saat itu, Yasmin Bally. Warga menilai selama menjabat, yang bersangkutan dinilai tegas terhadap berbagai bentuk kenakalan remaja sehingga kondisi keamanan di wilayah tersebut relatif terkendali.
Namun berdasarkan informasi yang telah diberitakan sejumlah media lokal, Yasmin Bally menerima Surat Keputusan pemberhentian dari Penjabat Kepala Desa Loki dan posisinya kemudian digantikan oleh Jusmin Papalia.
Masyarakat kemudian menghubungkan sejumlah peristiwa konflik yang terjadi setelah pergantian tersebut. Menurut mereka, tidak lama setelah perubahan kepemimpinan di tingkat dusun, kembali terjadi bentrokan antara warga Dusun Tanah Goyang dan Dusun Ani yang mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis.
Belum lama berselang, konflik kembali terjadi yang melibatkan sejumlah pemuda dan warga dari beberapa wilayah sekitar. Bentrokan tersebut kembali menyebabkan korban luka serius dan sebagian harus dirujuk ke fasilitas kesehatan di Kota Ambon.
Situasi keamanan semakin menjadi perhatian masyarakat setelah terjadi dugaan penyerangan terhadap Pos Polisi Laala yang mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas serta terbakarnya sebuah kedai milik anggota kepolisian. Kasus tersebut saat ini diketahui sedang ditangani oleh pihak Polres Seram Bagian Barat.
Selain itu, konflik sosial juga dilaporkan terjadi di beberapa wilayah lain, termasuk antara warga Dusun Olas dan Dusun Katapang. Peristiwa-peristiwa tersebut semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi keamanan dan stabilitas sosial di Desa Loki.
Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa
Di tengah berbagai konflik yang terjadi, sebagian warga mengaku kecewa karena merasa pemerintah desa kurang hadir dalam upaya penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Beberapa warga bahkan menilai bahwa Penjabat Kepala Desa Loki bersama sebagian anggota BPD dinilai kurang aktif turun langsung menemui masyarakat yang terdampak konflik. Akibatnya, keresahan masyarakat semakin meningkat karena aktivitas ekonomi dan mata pencaharian warga ikut terganggu.
Kondisi tersebut kemudian melatarbelakangi lahirnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Cinta Damai Huamual di depan Kantor Bupati Seram Bagian Barat pada Kamis, 11 Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu tuntutan utama adalah meminta Bupati SBB mengevaluasi dan mencopot Salmon Purimahua dari jabatan Penjabat Kepala Desa Loki.
Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi status beberapa anggota BPD yang diduga merangkap jabatan sebagai pegawai PPPK paruh waktu. Nama Christian Sitania dan Damaya Saitapi disebut dalam tuntutan tersebut sehingga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
Muncul Isu Aksi Tandingan
Pasca aksi demonstrasi tersebut, beredar informasi baru yang kini ramai menjadi perbincangan masyarakat. Berdasarkan keterangan sejumlah sumber, salah satu poin tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah adalah permintaan agar dilakukan evaluasi terhadap posisi Kepala Dinas PMD Kabupaten SBB.
Dari situlah kemudian muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa adanya tuntutan tersebut membuat sejumlah pihak merasa keberatan sehingga muncul rencana pembentukan aksi tandingan.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa beberapa kepala dusun diduga diajak bahkan mendapat tekanan untuk ikut mendukung demonstrasi tandingan. Dugaan tersebut semakin berkembang setelah beredar pengakuan dari sejumlah warga yang menyebut bahwa informasi mengenai rencana aksi tandingan tersebut disampaikan langsung kepada beberapa kepala dusun.
Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai dugaan adanya arahan pembentukan aksi tandingan maupun dugaan intimidasi terhadap kepala dusun masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Masyarakat Minta Pemerintah Daerah Turun Tangan
Sejumlah tokoh masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat segera mengambil langkah-langkah bijak guna meredam situasi yang berkembang di Desa Loki.
Masyarakat juga meminta agar seluruh informasi yang beredar, termasuk dugaan intimidasi terhadap kepala dusun, dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam pembentukan aksi tandingan, serta berbagai persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat dapat ditelusuri secara objektif dan transparan.
Warga berharap pemerintah daerah lebih mengutamakan penyelesaian konflik sosial dan pemulihan keamanan masyarakat dibanding membiarkan polemik politik desa terus berkembang.
Menurut mereka, stabilitas sosial dan keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama agar kehidupan masyarakat di enam petuanan Desa Loki dapat kembali berjalan normal dan kondusif.(Mozes)
About the Author
