Ambon.malukubarunews.com – Pemerintah Kota Ambon terus mendorong peningkatan akses keuangan inklusif sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Bodewin Wattimena dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor OJK Provinsi Maluku, Selasa (14/04/2026).
Rapat yang berlangsung pukul 14.00 WIT tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian sekaligus merumuskan langkah percepatan inklusi keuangan di Kota Ambon, di tengah dinamika perkembangan global yang terus berubah dan memengaruhi kondisi ekonomi daerah.
Dalam sambutannya , Wali Kota menegaskan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan harus dicapai secara optimal, namun tetap adaptif terhadap perubahan global yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi daerah.
“Kita tidak saja harus memenuhi target kinerja yang telah kita tetapkan, tetapi juga harus menyiapkan diri menghadapi perkembangan global agar dampak negatifnya tidak memengaruhi kondisi daerah,” tegas Wattimena.
Ia menjelaskan bahwa TPAKD merupakan wadah strategis untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan akses keuangan di masyarakat. Dengan identifikasi masalah yang tepat, seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam memperluas akses layanan keuangan.
“Akses keuangan ini bukan saja soal fungsi keuangan, tetapi juga literasi. Tujuannya agar indeks akses keuangan Kota Ambon terus meningkat,”jelas Wattimena.
Bodewin juga menyoroti kontribusi Kota Ambon terhadap perekonomian Provinsi Maluku yang dinilai cukup signifikan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa daerah lain juga terus berupaya meningkatkan akses keuangan, sehingga Ambon perlu menjaga posisinya melalui inovasi dan kerja kolaboratif.
Dari sisi indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon pada tahun 2025 tercatat masih positif meski mengalami penurunan dari 1,09 persen pada 2024 menjadi 0,87 persen. Sementara itu, tingkat inflasi dinilai masih dalam kondisi terkendali, meskipun sempat mengalami kenaikan pada awal tahun 2026.
“Kita sempat berada di angka 3,18 persen pada Maret, tetapi itu masih dalam batas terkendali sesuai target nasional, yakni 2,5 plus minus 1 persen,” beber Wattimena.
Selain itu, angka kemiskinan di Kota Ambon juga mengalami penurunan dari 5,13 persen menjadi 4,34 persen pada tahun 2025. Namun, Wali Kota mengingatkan bahwa garis kemiskinan di Ambon masih sangat tipis, sehingga berpotensi meningkat kembali jika tidak dilakukan intervensi yang tepat.
Menurutnya, intervensi kebijakan harus berbasis data yang valid dan mekanisme yang tepat, sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menargetkan inklusi keuangan sebesar 98 persen pada tahun 2045.
Dalam upaya mencapai target tersebut, Pemerintah Kota Ambon menetapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya pengembangan ekosistem ekonomi dan transaksi digital, penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, serta penguatan peran sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan UMKM.
Bodewin juga mengingatkan agar lembaga keuangan tidak hanya berfokus pada kredit konsumtif, tetapi juga mendorong pembiayaan produktif bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada kredit konsumtif. UMKM harus didorong agar tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi,” ingatnya
Selain itu, penguatan ekonomi kreatif menjadi fokus utama pada tahun 2026, dengan melibatkan generasi muda sebagai pelaku utama. Pemerintah diharapkan tidak mengambil alih seluruh peran, melainkan membuka ruang bagi masyarakat untuk berkembang secara mandiri.
“Penguatan ekonomi kreatif menjadi fokus kita ke depan. Kita harus memberi ruang kepada anak-anak muda untuk berinovasi dan berkembang,” ujar Wattimena.
Melalui rapat pleno TPAKD ini, Pemerintah Kota Ambon menegaskan pentingnya kerja bersama dan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan inklusi keuangan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kota Ambon.(MB-01)
About the Author
