Ambon.malukubarunews.com — Persoalan mendasar di sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach, menegaskan bahwa hingga kini masih terdapat berbagai masalah krusial yang belum tertangani secara optimal, terutama terkait infrastruktur sekolah dan distribusi tenaga guru.Hal tersebut disampaikan Yan Zamora Noach dalam forum pembahasan bersama pemerintah daerah yang menyoroti kondisi riil sektor pelayanan dasar dalam LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2025 Senin kemarin.
Ia menilai bahwa pembangunan pendidikan di Maluku masih menghadapi tantangan serius yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia.
Menurut Noach, salah satu persoalan utama adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum mampu menjawab seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur pendidikan di lapangan. Kondisi ini menyebabkan sejumlah program berjalan lambat dan belum menyentuh akar persoalan.
“Pembangunan infrastruktur pendidikan di Maluku hingga kini masih menghadapi tantangan besar. Keterbatasan APBD belum mampu menjawab seluruh kebutuhan di lapangan”jelas Noach.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat lebih dari 100 sekolah di Maluku yang belum memiliki lahan sendiri. Situasi tersebut menjadi kendala serius dalam upaya pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, maupun fasilitas pendukung lainnya.
“Masih ada lebih dari 100 sekolah yang belum memiliki lahan sendiri. Ini menjadi kendala serius dalam pembangunan ruang kelas baru maupun laboratorium.”beber Noach.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa program pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah provinsi masih bersifat terbatas dan belum menyasar persoalan mendasar. Padahal, menurutnya, sekolah merupakan sarana utama dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas.
Namun demikian, persoalan lain yang tak kalah penting adalah ketimpangan distribusi tenaga guru. Noach menyoroti masih terjadinya penumpukan tenaga pengajar di wilayah perkotaan, khususnya di Ambon, sementara sejumlah daerah lain justru mengalami kekurangan guru.
“Kami menemukan masih banyak guru yang menumpuk di Ambon. Ini perlu ditertibkan dengan mengembalikan mereka ke daerah yang membutuhkan.”terang Noach.
Ia menegaskan bahwa pemerataan tenaga pendidik merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Maluku. Tanpa distribusi yang adil, kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah akan terus terjadi.
Selain sektor pendidikan, Noach juga menyinggung pentingnya perhatian terhadap layanan kesehatan yang hingga kini masih menghadapi tantangan serupa, terutama dalam hal akses dan pemerataan tenaga medis.
DPRD Maluku, lanjutnya, akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dan terukur guna mengatasi berbagai persoalan tersebut, demi memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan merata di seluruh wilayah Maluku.(MB-01)

