Ambon.malukubarunews.com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Viktor Johansz, bersama anggota DPRD melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di ruang rapat Gubernur Maluku, lantai II Kantor Gubernur di Kota Ambon, Kamis (12/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan masyarakat di wilayah Maluku Barat Daya, khususnya terkait trayek kapal laut serta ketersediaan listrik di beberapa desa di Pulau Wetar.
Viral Perubahan Trayek Kapal
Viktor Johansz menjelaskan bahwa sebelumnya sempat muncul aksi protes masyarakat dan perbincangan di media sosial terkait perubahan rute kapal laut R73 dan R86 yang melayani wilayah Maluku Barat Daya.
Perubahan trayek tersebut menyebabkan beberapa pelabuhan tidak lagi disinggahi kapal sehingga memicu keluhan masyarakat.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi III DPRD Maluku Barat Daya pada Januari hingga Februari lalu melakukan koordinasi dengan Komisi III DPRD Provinsi Maluku serta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon.
“Hasil koordinasi itu kemudian melahirkan surat dari Bupati Maluku Barat Daya untuk revisi struktur trayek kapal R73 dan R86,” kata Viktor Johansz.
Surat tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk diteruskan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.Namun saat dilakukan pengecekan di kementerian, surat dari pemerintah provinsi diketahui belum sampai sehingga DPRD Maluku Barat Daya melakukan pertemuan langsung dengan Gubernur Maluku untuk memastikan tindak lanjutnya.
Surat Revisi Trayek Sudah Ditindaklanjuti
Dalam pertemuan tersebut, Viktor Johansz mengatakan Gubernur Maluku telah menunjukkan bahwa surat tersebut sudah diproses.Menurutnya, surat dari pemerintah provinsi telah ditindaklanjuti dan dibuatkan memo untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan.
“Kami berharap usulan dari Kabupaten Maluku Barat Daya terkait revisi trayek kapal ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Bahas Listrik di Pulau Wetar
Selain persoalan transportasi laut, Komisi III DPRD Maluku Barat Daya juga menyampaikan persoalan listrik di beberapa desa di Pulau Wetar.
Viktor Johansz mengatakan sejumlah desa selama ini masih bergantung pada pasokan listrik dari perusahaan tambang PT Batutua Tembaga Raya.(MB-01)
About the Author
