Ambon.Malukubarunews.com — Gubernur Maluku menghadiri seremonial serah terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 di Negeri Hative Kecil, Kota Ambon, Selasa (3/03/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Maluku.
Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Jhon Lewerissa, Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, pimpinan OPD terkait, perwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Balai Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Raja Negeri Hative Kecil, serta masyarakat penerima bantuan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Gubernur menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program perumahan rakyat yang digagas pemerintah pusat.
“Kami hadir di sini untuk seremoni penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini sudah banyak rumah yang dibangun. Bahkan pada tahun 2026 ini Maluku akan mendapatkan hampir 3.000 unit rumah, tepatnya 2.998 unit yang memperoleh fasilitas BSPS,” ungkap.Gubernur Maluku.
Program BSPS sendiri merupakan skema bantuan pemerintah yang ditujukan untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas rumah secara swadaya oleh masyarakat. Di Maluku, kebutuhan rumah layak huni masih menjadi isu strategis, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan dengan tingkat kemahalan konstruksi yang relatif tinggi.
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, atas perhatian yang diberikan kepada Maluku dalam alokasi program BSPS Tahun Anggaran 2025 dan rencana 2026.
“Kami bersyukur dan berterima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Maluku menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional,” ujarnya.
Meski demikian, Gubernur menekankan pentingnya pembenahan dan validasi data sebagai dasar pengusulan program ke pemerintah pusat. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar Maluku mendapatkan porsi anggaran yang proporsional sesuai kondisi riil di lapangan.
“Kuncinya adalah data. Kita harus membenahi dan memastikan data yang kita ajukan benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat Maluku. Dengan usulan berbasis data yang valid, perhatian Pemerintah Pusat akan semakin kuat,” tegas Gubernur Maluku.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah menyurati Menteri Perumahan dan Permukiman untuk meminta penyesuaian besaran bantuan BSPS. Permintaan tersebut didasari oleh tingginya harga bahan bangunan dan biaya distribusi di wilayah kepulauan seperti Maluku.
“Tingkat kemahalan bahan konstruksi di Maluku cukup tinggi. Karena itu, kita meminta agar biaya bantuan bisa ditambah. Harapannya, Pemerintah Pusat melihat kondisi Maluku tidak dengan kacamata Jakarta, tetapi berdasarkan realitas yang ada di daerah,” jelas Gubernur Maluku.
Di akhir kegiatan, Gubernur berharap masyarakat penerima bantuan dapat memanfaatkan program tersebut secara optimal serta menjaga dan meningkatkan kualitas hunian secara bertahap.
“Bantuan ini memang terbatas, namun kita berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik, demi kepentingan masyarakat dan par Maluku pung bae,” tutupnya.
Dengan alokasi 2.998 unit rumah pada 2026, Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan percepatan penurunan angka rumah tidak layak huni, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan berkelanjutan.(MB-*)
About the Author
