Ambon.Malukubarunews.com — Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.IK, M.Si menegaskan kesiapan Polda Maluku dalam mewujudkan capaian kinerja Polri Presisi guna mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam wawancara bersama awak media di lantai satu Markas Polda Maluku Tantui Ambon Rabu (18/2/2026), usai pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) tingkat Polda Maluku Tahun 2026.
Kapolda menjelaskan, Rapim Polda Maluku merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI-Polri di tingkat nasional yang mendapat arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia serta sejumlah kementerian terkait.
“Rapim di level Polda ini merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI-Polri yang diberikan arahan langsung oleh Bapak Presiden. Kami menerima berbagai arahan strategis untuk ditindaklanjuti di wilayah masing-masing,” ujar Kapolda Maluku, Dadang.
Ia menambahkan, Rapim Polri di Mabes Polri berlangsung selama tiga hari dan dihadiri langsung para Kapolda se-Indonesia. Tema besar yang diusung adalah Polri Presisi untuk mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional di tingkat Polda.
“Tema dari Mabes Polri adalah Polri Presisi untuk mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026. Di tingkat Polda, kami menegaskan bahwa Polda Maluku siap menerapkan kinerja Polri Presisi guna mendukung rencana pemerintah tersebut,” tegasnya.
Menurut Kapolda, implementasi rencana kerja 2026 akan difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok Polri, yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat. Polda Maluku akan merumuskan langkah-langkah konkret melalui program kerja dan penganggaran yang terukur hingga ke tingkat direktorat dan polres jajaran.
Ia menjelaskan, menjaga wilayah Maluku tetap kondusif menjadi prioritas utama, termasuk menekan angka kriminalitas, mencegah konflik antar kelompok, serta menangani tindak pidana kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, juga menjadi target penanganan serius.”,ungkap Kapolda
Selain itu, Polda Maluku akan memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan yang merugikan negara seperti korupsi, pertambangan ilegal, dan illegal logging.
“Kami menargetkan penekanan angka kriminalitas, termasuk konflik antar kelompok dan tindak pidana kekerasan. Kejahatan yang merugikan negara seperti korupsi dan pertambangan ilegal juga menjadi perhatian serius,” jelas Kapolda Maluku, Dadang.
Dalam mendukung program strategis pemerintah, Polda Maluku juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program seperti ketahanan pangan, pengelolaan kebersihan lingkungan, hingga program sekolah rakyat dan kampung merah putih. Kepolisian, kata dia, siap membantu apabila terdapat hambatan yang berkaitan dengan kamtibmas dalam proses pembangunan.
Kapolda juga menekankan pentingnya pendekatan humanis melalui pembinaan kepada tokoh masyarakat, serta pemberdayaan adat dan tradisi lokal sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan di Maluku.
Dengan komitmen tersebut, Polda Maluku optimistis mampu mewujudkan Polri Presisi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik demi menyukseskan rencana kerja pemerintah tahun 2026.(MB-01)

