Ambon.malukubarunews.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Sahulau, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait prioritas pembangunan infrastruktur yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat di daerah.ungka Halimun saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU/PR) se-Provinsi Maluku, Jumat kemarin di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku ini membahas arah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan Maluku.
Halimun menjelaskan, bahwa pada tahun sebelumnya terdapat tiga ruas jalan yang menjadi fokus pembangunan dengan total anggaran sekitar Rp83 miliar. Program tersebut meliputi rekonstruksi jalan, pembangunan Jalan Sionidal, serta pembangunan satu ruas jalan lainnya.
Sementara itu, untuk wilayah Kepulauan Kei (KKT), pembangunan jalan provinsi hanya mencakup satu ruas jalan.
Selain sektor jalan, Halimun menjelaskan bahwa program penyediaan air bersih mencakup empat paket pekerjaan yang tersebar di wilayah Larat, Seira, dan Alusi. Adapun di wilayah Seram Bagian Timur (SPT), terdapat proyek rekonstruksi Jalan Lingkar Pulau Gorom dengan nilai anggaran sekitar Rp27 miliar yang pelaksanaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku.
“Perencanaan kita seharusnya disesuaikan dengan karakter kepulauan. Jangan sampai kita terlalu fokus pada proyek-proyek besar, tetapi melupakan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, jembatan, saluran drainase, dan perumahan,” jelas Halimun Sahulau.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada penyelesaian fisik proyek semata. Setiap program harus memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Proyek tidak boleh hanya sekadar proyek. Harus ada dampak ekonomi, ada pertumbuhan, dan ada peningkatan pendapatan masyarakat,”tegas Sahulau.
Menurutnya, upaya menyampaikan aspirasi pembangunan ke kementerian maupun Komisi V DPR RI kerap terkendala oleh minimnya data yang disiapkan dinas teknis di daerah.
“Kita sering jalan sendiri-sendiri. Ke depan harus ada sinergi perencanaan, baik dalam RPJMD provinsi maupun kabupaten/kota,” terang Halimun
Ia mendorong agar rapat koordinasi seperti RDP tersebut dijadikan agenda rutin, sehingga seluruh usulan pembangunan memiliki basis data yang terintegrasi dan siap diperjuangkan ke pemerintah pusat.
“Jangan sampai usulan tidak sinkron, lalu tidak mendapat rekomendasi gubernur dan akhirnya gugur di pusat,” ujar Halimun
Lebih lanjut, Halimun meminta agar setiap usulan pembangunan dari kabupaten/kota ditembuskan kepada DPRD Provinsi Maluku sebagai bahan referensi dan pengawasan.”pintanya
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan oleh balai-balai teknis kementerian di daerah.
“Kadang-kadang balai ini bekerja, tapi meninggalkan banyak persoalan di lapangan. Karena itu, pengawasan bersama perlu dilakukan agar semua pekerjaan bisa dipertanggungjawabkan,” tekan Halimun
Halimun juga menegaskan bahwa Maluku membutuhkan peta konektivitas infrastruktur yang jelas agar seluruh pembangunan, baik jalan, jembatan, maupun fasilitas dasar lainnya, benar-benar terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita butuh peta konektivitas yang jelas, agar pembangunan benar-benar terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat Maluku,” tutupnya (MB-01)
About the Author
