Ambon.malukubarunews.com – Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya peran strategis mahasiswa dalam mengawal arah kebijakan daerah sebagai upaya mengejar ketertinggalan ekonomi dan pembangunan. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Anton Lailosa, pada Dialog Publik Konsolidasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara di Aula Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pattimura, Senin (22/12/2025).
Dialog publik yang mengusung tema “Meneguhkan Sapta Cita Sinergi Keamanan Mahasiswa dan Pemerintah dalam Mengawal Arah Pembangunan Kebijakan Daerah” ini menjadi ruang diskusi strategis antara pemerintah daerah dan mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda. Forum tersebut dirancang untuk memperkuat sinergi dan fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan pembangunan di Maluku.
Dalam pemaparannya, Anton Lailosa mengungkapkan bahwa Maluku masih menghadapi tantangan serius dari sisi ekonomi makro. Pendapatan per kapita Maluku saat ini berada di kisaran 2.000 dolar Amerika Serikat, jauh di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai sekitar 5.000 dolar Amerika Serikat.
“Jika Indonesia bercita-cita mencapai 23.000 sampai 30.000 USD per kapita di masa depan, maka Maluku minimal harus berada di angka 10.000 sampai 13.000 USD. Karena jika lebih rendah dari itu, jarak kita dengan rata-rata nasional akan semakin besar dan akhirnya berdampak luas ke masalah ideologi hingga politik karena masyarakat merasa ditinggalkan,”ungkap Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton Lailosa.
Ia menegaskan bahwa lompatan besar tersebut hanya dapat dicapai melalui transformasi sosial yang menyeluruh, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama agar masyarakat Maluku semakin produktif dan berdaya saing.
“Kita harus bergerak ke ekonomi hilir. Hasil laut dan bumi kita harus diolah di sini sehingga bisa memutus rantai kemiskinan dan pengangguran. Begitu juga dengan tata kelola pemerintahan, kami yang dibayar negara harus semakin ahli, profesional dalam digitalisasi, dan jujur demi integritas negara,” jelas Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton Lailosa.
Gubernur Maluku melalui sambutan tersebut juga memberikan apresiasi tinggi kepada mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara karena masih konsisten membahas persoalan-persoalan fundamental bangsa di tengah tuntutan akademik. Pemerintah daerah menilai daya kritis mahasiswa merupakan motor penggerak utama perubahan sosial dan kebijakan publik.
“Jujur saja, saat ini tidak banyak anak muda kita yang mau berpikir tentang hal-hal fundamental dan persoalan kebangsaan. Padahal, mimpi anak muda yang kritis itulah yang akan menghidupkan semuanya dan membawa negeri ini menuju arah yang lebih baik,” hatur Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton Lailosa.
Dialog publik ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, tetapi menjadi pemantik sinergi berkelanjutan antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Maluku menilai keterlibatan aktif mahasiswa sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai visi Sapta Cita dan kebutuhan riil masyarakat.
Dengan mengacu pada kerangka transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang kuat, Pemerintah Provinsi Maluku optimistis bahwa kolaborasi dengan mahasiswa akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah kepulauan Maluku.
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Maluku Muhammad Reza Mony, Wakil Rektor I Universitas Pattimura, pimpinan organisasi kepemudaan, serta pimpinan organisasi Cipayung Plus, yang menegaskan pentingnya konsolidasi lintas elemen dalam mengawal arah pembangunan daerah.(MB-01)
About the Author
