Ambon.malukubarunews.com — Polemik terkait pemerataan pemanfaatan pinjaman di PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kembali mencuat dalam Rapat Paripurna Dalam rangka penyampaian dokumen RAPBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Maluku karang panjang Ambon pada Rabu, 27 November 2025.,Anggota Komisi II DPRD Maluku dari Fraksi Partai Golkar, Anos Yeremias, menginstruksikan agar pemerintah provinsi memastikan alokasi pinjaman tersebut lebih merata dan tepat sasaran pada tahun anggaran mendatang.
“Salah satu pembiayaan kita adalah melalui pinjaman SMI. Kami meminta agar terhadap ini harus ada pemerataan di seluruh daerah. Pengalaman beberapa waktu lalu, pinjaman SMI itu tidak merata.”tegas anggota Komisi II DPRD Maluku, Anos Yeremias.
Dalam penyampaiannya, Anos menegaskan bahwa ketimpangan penyaluran pinjaman pada periode sebelumnya telah menimbulkan kesan bahwa beberapa daerah sengaja diabaikan.
Menurutnya, hal ini tidak boleh terulang, terutama karena pinjaman SMI difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan telah diatur ruang lingkupnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
“.Beberapa daerah merasa ditinggalkan dan diterlantarkan. Karena itu, pinjaman SMI tahun ini untuk pelaksanaan program pembangunan 2026 harus mempertimbangkan pemerataan.”pinta Anos Yeremias.
Ia menekankan bahwa seluruh ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Maluku yang tersebar di kabupaten dan kota harus menjadi prioritas pembenahan melalui skema pinjaman tersebut. Menurut Anos, keberadaan infrastruktur yang layak dan merata menjadi kunci pemerataan pembangunan di Maluku.
Selain persoalan jalan, Anos mengungkapkan hasil kunjungan ke sejumlah pulau yang menemukan kondisi memprihatinkan pada gedung-gedung SMA. Sejumlah bangunan sekolah disebut hampir runtuh dan masuk kategori rusak berat.
“Kami menemukan gedung SMA yang hampir runtuh. Ini harus menjadi perhatian serius dan masuk dalam pembiayaan melalui pinjaman SMI.” ujar Anos Yerrmias.
Tak hanya itu, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit rujukan utama dan rumah sakit pendidikan juga disebut perlu mendapatkan prioritas pendanaan. Menurut Anos, kedua fasilitas tersebut memegang peranan vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat Maluku.
Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar juga memberikan sorotan tajam terhadap sejumlah pengadaan perangkat elektronik yang dinilai tidak membawa manfaat signifikan. Anos meminta agar pengadaan tersebut tidak dibebankan ke APBD 2026 karena berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Pengadaan elektronik yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat bisa menjadi masalah. Kami minta ini ditiadakan dan tidak dibebankan pada APBD 2026…,” ungkap Anos Yeremias.
Anos juga menyampaikan kekhawatiran terkait lambatnya realisasi sejumlah program pemberdayaan dalam APBD 2025, khususnya di sektor perikanan. Dengan sisa waktu efektif hanya 20 hari sebelum tutup anggaran, ia mendesak pemerintah provinsi bergerak cepat menyelesaikan seluruh program yang belum berjalan.
“Banyak program pemberdayaan belum tuntas. Kami sudah beberapa kali menghubungi Dinas Perikanan, tapi programnya tidak jalan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan APBD 2025?…,” ujar Anos Yeremias.
Menutup penyampaiannya, Anos meminta Gubernur, Wakil Gubernur, serta Sekda selaku Ketua TAPD untuk merespons secara konkret dan menghentikan polemik internal yang tidak produktif. Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang menyinggung efektivitas penyelenggaraan pemerintah justru dapat memperkeruh situasi.
“Kalau mau bilang gubernur tidak efektif silakan, tapi jangan bilang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Maluku tidak efektif. Itu yang kami keberatan…,” tegas Anos Yeremias.
Pernyataan Anos menjadi sorotan karena tidak hanya menyinggung aspek teknis anggaran, tetapi juga dinamika komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan bahwa DPRD telah bekerja secara produktif, bahkan menjalankan rapat maraton tanpa jeda, sehingga tidak sepantasnya efektivitas lembaga tersebut dipersoalkan.”tutup.Anos Terang (MB-01)
About the Author
