Ambon.Malukubarunews.com — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menyoroti tajam anjloknya pendapatan Pasar Mardika Ambon yang jauh dari target, setelah mengikuti rapat bersama mitra di kawasan Karang Panjang, Ambon, Jumat (21/11/2025).dalam wawancara Watubun menjelaskan,Target pendapatan Pasar Mardika sebesar Rp18 miliar per tahun justru berakhir dengan realisasi hanya sekitar Rp900 juta lebih, sehingga memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas perencanaan fiskal daerah.
“Kalau ukurannya seperti itu, ini betul-betul mengancam proyeksi kita ke depan,” ungkap Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun.
Menurut Watubun, lemahnya realisasi pendapatan tersebut mempertegas perlunya evaluasi total terhadap pengelolaan pasar. DPRD sebelumnya telah merekomendasikan agar pengelolaan Pasar Mardika dialihkan kepada Pemerintah Kota Ambon, yang dinilai memiliki perangkat yang lebih lengkap untuk melakukan penataan dan manajemen pasar.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Ambon memiliki kapasitas operasional yang lebih baik, termasuk keberadaan Satpol PP dan unit kebersihan yang dapat mendukung terciptanya pasar yang lebih tertata, manusiawi, dan menarik bagi pedagang.
“Pengelolaan pasar sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah Kota Ambon yang punya Pol PP dan unit kebersihan, sehingga penataan pasar bisa lebih manusiawi dan orang tertarik untuk berdagang di dalam,” ujarnya.
Selain menyoroti Pasar Mardika, Watubun juga memberikan apresiasi kepada Bank Maluku yang telah menyetor dividen hampir Rp51 miliar bagi Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun berjalan. Menurutnya, pencapaian tersebut perlu terus diperkuat melalui efisiensi internal dan digitalisasi layanan.
“Gubernur sudah tegas, harus irit-irit. Gaji direksi dan komisaris jangan terlalu tinggi,” terang Watubun.
Ia menegaskan bahwa BUMD harus berperan nyata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat tekanan fiskal daerah yang semakin besar. Penguatan skema bisnis, transparansi, dan efisiensi birokrasi internal dinilai menjadi langkah krusial untuk mendorong daya saing BUMD di Maluku.
Watubun menambahkan bahwa DPRD akan terus memantau kinerja seluruh entitas penghasil pendapatan daerah guna memastikan setiap sektor berkontribusi optimal dalam mendukung APBD. Evaluasi yang ketat, menurutnya, merupakan bagian penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal Maluku di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Dengan kondisi pendapatan yang tertinggal jauh dari target, kebijakan pengelolaan aset dan sektor strategis seperti Pasar Mardika dipastikan akan menjadi salah satu fokus utama pembahasan DPRD dan pemerintah daerah ke depan.(MB-01)
About the Author
