Ambon.MalukuBaruNews com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD tengah membahas rencana permohonan pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Hal tersebut disampaikan Lewerissa usai kunjungannya ke DPRD Maluku Rabu, 19 November 2025, dalam rangka silaturahmi
Menurut Gubernur, kondisi keuangan daerah tahun 2025 mengalami tekanan signifikan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Situasi ini, menurutnya , bukan hanya dialami pemerintah provinsi, tetapi juga 11 kabupaten atau kota di Maluku yang turut menghadapi pengetatan dan efisiensi anggaran.
“.kami kan mengalami situasi keuangan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini bukan cuma dialami oleh Maluku, tapi semua kabupaten/kota di Maluku mengalami efisiensi anggaran.”jelas Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap kebijakan fiskal yang lebih ketat. Salah satu opsi yang dibahas bersama DPRD adalah pengajuan pinjaman ke PT SMI agar program pembangunan prioritas tidak terhambat.
“oleh karena itu pemerintah daerah juga sudah membahas dengan DPRD untuk memilih opsi berutang kepada SMI.”jelas Lewerissa.
Gubernur memastikan bahwa rencana pinjaman kali ini berbeda dari praktik masa lalu. Pemerintah akan menyiapkan perencanaan yang matang, fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, dan tidak mengulang kesalahan perencanaan sebelumnya.
“Kami akan siapkan perencanaan yang baik sesuai kebutuhan masyarakat, program dan kegiatan yang harus berdampak kepada kepentingan publik.”ujar Lewerissa.
Ia juga meminta media menyampaikan informasi ini dengan tepat agar tidak menimbulkan kebingungan publik.
Menurutnya, pinjaman daerah bukanlah sesuatu yang tabu, melainkan instrumen legal yang bahkan dianjurkan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan.
“Hutang itu bukan sesuatu yang haram, “tidak”. HUtang itu biasa saja. Pemerintah telah mengeluarkan PP. 38 yang mendorong pemerintah daerah untuk berutang membiayai pembangunan,” tegas Lewerissa.
Gubernur menyebutkan sejumlah proyek strategis yang membutuhkan pendanaan tambahan, seperti pembangunan Jalan Berbatabual, Jalan Lingkar Ambalau, akses jalan di Imam Mosong, ruas Piru–Luhu, Iha–Waisala, dan perbaikan jaringan jalan di Kei Besar Utara. Infrastruktur tersebut dinilai mendesak karena berpengaruh langsung pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“kalau kita tidak punya anggaran, itu tidak jadi dibangun dan masyarakat makin menderita. Karena itu pemerintah harus mencari sumber pendanaan bagaimana carany berhutang.”ungkap Lewerissa.
Ia menekankan bahwa pinjaman Rp1,5 triliun yang diajukan masih dalam tahap permohonan, sehingga belum tentu langsung disetujui oleh PT SMI maupun DPRD. Jika disetujui, dana tersebut juga akan diprioritaskan untuk melunasi hutang eksisting dan selanjutnya dialokasikan untuk pembangunan yang direncanakan secara terukur.
“Teman-teman media tolong tulis,ini baru permohonan. Pinjaman ini untuk membiayai program-program pembangunan di Maluku, bukan hanya infrastruktur, tapi semua yang berdampak pada kepentingan masyarakat.” ujar Gubernur.
Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan percepatan pembahasan dengan DPRD untuk memastikan pemenuhan seluruh prosedur formal sebelum pengajuan resmi ke PT SMI. Gubernur menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana jika pinjaman tersebut akhirnya disetujui.(MB-01)
About the Author
