Ambon, Malukubarunews.com –
Demonstrasi mahasiswa yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Maluku di depan kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku pada Rabu, 9 Juli 2025, menyoroti keterisolasian wilayah Kabupaten Buru Selatan akibat terbengkalainya pembangunan infrastruktur jalan sejak 2008.
Ketua DPD IMM Maluku, Abubakar Mahu, menyampaikan kekecewaan mendalam atas ketidakpedulian institusi BPJN terhadap kondisi riil masyarakat Buru Selatan yang terjebak dalam keterbatasan akses selama hampir dua dekade.
“Kami sudah menunggu cukup lama, tapi kepala balai tidak mau menemui kami. Bahkan kami hanya diminta untuk menunggu tanpa kepastian. Beliau sama sekali tidak ingin menemui kami,” kata Abubakar Mahu dalam orasinya.
Aksi yang berlangsung damai awalnya berubah menjadi panas ketika mahasiswa mulai membakar ban bekas sebagai bentuk protes. Adu mulut antara massa aksi dan aparat keamanan tak terelakkan. Mereka menuntut kehadiran langsung Kepala BPJN Maluku, Moch. Iqbal Tamher, yang disebut tidak menunjukkan iktikad baik menyelesaikan persoalan pembangunan jalan di daerah tertinggal.
Situasi baru mereda setelah Bagian Humas BPJN Maluku, Astrid Alfons , hadir dan mengajak dialog terbatas bersama perwakilan IMM. Dalam kesempatan itu, Astrid menyampaikan komitmen awal untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui jalur resmi.
“Kami memahami aspirasi adik-adik IMM dan menghargai kepedulian mereka terhadap pembangunan di Buru Selatan. Kami akan memfasilitasi pertemuan resmi antara IMM dan pimpinan BPJN dalam waktu dekat,” jelas Astrid Alfons.
Meski demikian, pihak IMM menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni administratif. Mereka menginginkan ada agenda konkret dan langkah taktis dalam mengevaluasi proyek infrastruktur jalan yang selama ini mandek, terutama di enam kecamatan di Buru Selatan.
“Kami menilai Satker Wilayah 1 seolah bermain-main dalam hal serius seperti pembangunan jalan. Ini bukan sekadar proyek, ini tentang hidup dan masa depan masyarakat,” ujar Abubakar Mahu.
IMM menyoroti langsung kinerja Satker Wilayah I BPJM Maluku di bawah koordinasi Abdul Hamid Payapo, yang dianggap gagal menjalankan fungsi perencanaan, pengawasan, dan eksekusi proyek jalan secara maksimal. Mereka juga mendesak Kepala BPJN menegur keras pejabat tersebut.
“Sudah saatnya Kepala Balai berhenti hanya menjadi simbol birokrasi, dan mulai menunjukkan komitmen serius membangun Maluku secara merata,” lanjut Abubakar.
Pembangunan jalan, menurut IMM, adalah instrumen fundamental dalam memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan regional. Tanpa konektivitas antardesa, daerah seperti Buru Selatan akan terus tertinggal dalam aspek pendidikan, layanan kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi.
“Kami meminta perhatian serius dari pemerintah pusat. Jangan biarkan Maluku—terutama Buru Selatan—menjadi anak tiri pembangunan nasional. Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya lewat janji,” tegas Abubakar Mahu.
IMM menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan bukti-bukti fisik kondisi kerusakan jalan, termasuk dokumentasi visual dan testimoni warga. Semua ini akan dibawa dalam pertemuan resmi yang dijanjikan, sebagai dasar untuk menuntut keadilan pembangunan secara terukur dan berjangka panjang.(MB-01)
