Ambon, Malukubarunews.com –
Aksi demonstrasi yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku di depan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku pada Rabu (9/7/2025) memunculkan sorotan tajam terhadap stagnasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan. Mahasiswa menuntut transparansi, komitmen, dan aksi nyata dari pemerintah pusat, khususnya BPJN Maluku, terhadap kondisi keterisolasian wilayah yang telah berlangsung sejak pemekaran daerah itu 17 tahun silam.
Aksi yang dimulai sejak pagi itu berlangsung panas. Ratusan mahasiswa membawa spanduk, berorasi, dan mendesak Kepala BPJN Maluku, Moch. Iqbal Tamher, untuk menemui mereka. Namun, absennya kepala balai dalam menghadapi massa justru memperkeruh suasana.
“Kami sudah menunggu cukup lama, tapi kepala balai tidak mau menemui kami. Bahkan kami hanya diminta untuk menunggu tanpa kepastian. Beliau sama sekali tidak ingin menemui kami,” terang Ketua DPD IMM Maluku, Abubakar Mahu.
Situasi sempat memanas ketika mahasiswa mulai membakar ban bekas sebagai simbol kemarahan atas lambannya respons institusi. Adu mulut pun tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Namun, ketegangan akhirnya sedikit mereda setelah Kabag Humas BPJN Maluku, Astrid Alfons, turun tangan memediasi dialog terbatas.
Dalam dialog singkat tersebut, Astrid berjanji akan menjadwalkan pertemuan resmi antara perwakilan IMM dan Kepala BPJN. Namun janji tersebut dinilai masih menggantung, karena belum disertai komitmen waktu dan agenda konkret.
Ketua IMM Maluku, Abubakar Mahu, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Buru Selatan telah diabaikan terlalu lama. Menurutnya, akses jalan di enam kecamatan di kabupaten tersebut nyaris tak layak pakai. Kondisi itu berdampak sistemik pada kehidupan warga, mulai dari ekonomi hingga layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kami menilai Satker Wilayah 1 seolah bermain-main dalam hal serius seperti pembangunan jalan. Ini bukan sekadar proyek, ini tentang hidup dan masa depan masyarakat,” cetus Abubakar Mahu.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap Satker Wilayah 1 BPJN Maluku yang dipimpin Abdul Hamid Payapo. IMM menilai kinerja Satker tersebut minim inisiatif dan tidak menunjukkan progres berarti selama bertahun-tahun.
Abubakar menuntut agar Kepala BPJN Maluku tidak tutup mata terhadap masalah tersebut. Ia meminta ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satker dan peneguran langsung kepada pejabat terkait.
“Sudah saatnya Kepala Balai berhenti hanya menjadi simbol birokrasi, dan mulai menunjukkan komitmen serius membangun Maluku secara merata,” tegas Abubakar.
IMM menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan adalah elemen kunci untuk percepatan kemajuan daerah. Tanpa jalan yang layak, segala bentuk pembangunan hanya akan menjadi mimpi kosong bagi masyarakat Buru Selatan.
“Kami meminta perhatian serius dari pemerintah pusat. Jangan biarkan Maluku—terutama Buru Selatan—menjadi anak tiri pembangunan nasional. Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya lewat janji,” ujar Abubakar.
IMM Maluku berencana menyerahkan bukti kerusakan jalan dan dokumentasi keterisolasian wilayah dalam pertemuan resmi dengan BPJN Maluku. Mereka berharap, aksi ini menjadi awal dari tekanan publik yang lebih besar agar hak-hak masyarakat Buru Selatan dipenuhi.(MB-01)
