Ambon, Malukubarunews.com — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun , mengungkap dugaan kuat adanya pemufakatan jahat antara oknum pejabat pemerintah daerah dan kontraktor dalam pengelolaan proyek-proyek di dinas teknis, termasuk dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dugaan ini disampaikan usai rapat internal DPRD kepada media, Rabu (3/7/2025) di karang panjang Ambon
Watubun menyebutkan bahwa indikasi keterlibatan antara pejabat dan pelaksana proyek dalam bentuk kolusi sangat kuat. Ia meminta aparat penegak hukum segera bertindak menyelidiki motif di balik dugaan kejahatan ini, termasuk penghilangan dokumen penting yang diduga sengaja dilakukan untuk menghapus jejak korupsi.
“DPRD menduga ada pejabat di bidangnya yang bermain bersama kontraktor. Mereka ini diduga bersekongkol melakukan pemufakatan jahat. Ini harus diusut tuntas karena sangat merusak sistem dan kepercayaan publik,” ungkap Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun
Ia juga menyoroti kejanggalan dalam pengelolaan Dana BOS serta proyek-proyek di lapangan yang banyak dilaporkan bermasalah. Menurutnya, kondisi ini menguatkan dugaan adanya kesengajaan dalam penghilangan arsip untuk menghilangkan barang bukti.
“Ada arsip yang ditemukan dalam karung-karung besar. Satu karung tidak mungkin dibawa oleh satu orang, ini kerjaan terstruktur. Bisa saja korporasi besar di baliknya. Makanya polisi harus bergerak untuk mengungkap motifnya, apakah demi kepentingan pribadi, sabotase, atau penghilangan bukti,” ujarnya.
Watubun menambahkan, meskipun dokumen fisik dihapus, sistem administrasi pemerintah seharusnya masih menyimpan data penting, baik di keuangan daerah, inspektorat, maupun sekolah.
“Pemerintah pasti punya arsip. Orang bisa berganti, tapi sistem tetap. Di keuangan ada, di inspektorat ada, dan di sekolah-sekolah juga pasti ada. Ini harus ditelusuri secara menyeluruh,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar pengusutan tidak hanya berhenti di tingkat bawah, tetapi juga menelusuri potensi keterlibatan pejabat struktural seperti kepala bidang di dinas teknis terkait.
“Jangan-jangan kepala bidang juga terlibat. Kita pastikan indikasi itu. Struktur birokrasi harus dibuka satu per satu. Jangan sampai yang dari bawah, justru menutupi yang di atas,” ujar Watubun
Dalam pernyataan penutupnya, ia mengingatkan kepala sekolah yang terlibat dalam penggunaan Dana BOS secara tidak akuntabel untuk bersiap menghadapi proses hukum. Menurutnya, transparansi harus ditegakkan dari level sekolah hingga ke pemerintah provinsi.
“Kalau ada kepala sekolah yang kerja tidak beres, ya harus siap-siap juga. Kita tidak ingin kasus ini berhenti di meja pembicaraan saja. Ini sudah mencoreng sistem,” pungkasnya.
DPRD Maluku kini menaruh perhatian besar pada pengawasan dan penindakan kasus ini. Rekomendasi untuk pembenahan sistem kearsipan, penguatan pengawasan Dana BOS, serta audit menyeluruh terhadap proyek-proyek bermasalah disebut akan menjadi langkah lanjutan dari lembaga legislatif.”tutup Watubun (MB-01)
