Jakarta, Malukubarunews.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2025 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Kehadiran Lewerissa menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendorong akses pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi pelaku UMKM di wilayah kepulauan.
Rakornas yang dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Agenda ini dihadiri ratusan kepala daerah, pejabat kementerian/lembaga, serta pimpinan lembaga keuangan, dan menjadi forum strategis nasional dalam mendorong inklusi keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.
“Percepatan akses keuangan adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah. Sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat harus mendapatkan dukungan nyata melalui kebijakan pembiayaan yang mudah, murah, dan tepat sasaran,” kata Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Ia menekankan bahwa keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus dioptimalkan dalam menjembatani kebutuhan pelaku usaha kecil dengan skema pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Menurutnya, masih banyak wilayah di Maluku yang belum terlayani secara optimal dalam aspek keuangan.
“Maluku siap menjadi bagian dari gerakan nasional inklusi keuangan. Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kita dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke pulau-pulau kecil dan pelosok,” tegas Lewerissa.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan instansi vertikal dalam mewujudkan akses keuangan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Fokus diberikan pada kelompok rentan dan pelaku UMKM yang menjadi ujung tombak perekonomian di wilayah kepulauan.
Rakornas TPAKD 2025 juga menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat untuk menegaskan arah kebijakan inklusi keuangan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya menegaskan bahwa akses keuangan adalah hak seluruh warga negara, bukan hanya isu teknis.
“Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk melihat potensi UMKM di wilayah masing-masing agar dapat memperoleh akses pembiayaan. Pemerataan akses keuangan akan berdampak langsung pada kemajuan ekonomi daerah dan stabilitas makro nasional,” ungkap Airlangga.
Ia menambahkan bahwa dengan penguatan peran TPAKD, pemerintah daerah memiliki alat konkret untuk menjawab tantangan inklusi keuangan, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Hal ini sejalan dengan target inklusi keuangan nasional yang ditetapkan mencapai 90% pada tahun 2026.
Dalam catatan OJK, hingga pertengahan 2025, tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 88,2%, namun masih terdapat ketimpangan akses antara kawasan barat dan timur Indonesia. Provinsi Maluku menjadi salah satu wilayah prioritas penguatan akses keuangan, terutama melalui sinergi lintas sektor di bawah koordinasi TPAKD.
Melalui keikutsertaan aktif dalam Rakornas TPAKD 2025, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan membuka akses keuangan yang adil dan merata. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menyentuh desa-desa dan pulau-pulau kecil di wilayah timur Indonesia.(MB-01)
